RM.id Rakyat Merdeka - Pengembang nakal rumah subsidi dipastikan tidak bisa tidur nyeyak. Pemerintah akan menertibkan pengembang nakal yang membangun rumah subsidi asal asalan atau tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Para pengembang ndablek itu akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pembangunan rumah subsidi selama ini berasal dari duit negara.
"Saya sudah membuat surat kepada BPK untuk dilakukan audit kepada pengembang nakal supaya nanti bisa diperoleh sesuatu yang komprehensif. Bagaimana nanti kontrolnya, siapa yang bertanggung jawab terutama rumah bersubsidi yang tidak berkualitas," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman di Jakarta Kamis (13/2)
Baca juga : Dukung Produktivitas, Kementerian PANRB Sesuaikan Pola Kerja Fleksibel
Irjen Heri menjelaskan, permintaan kepada BPK tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan jajaran pimpinan Kementerian PKP ke sejumlah lokasi perumahan bersubsidi pemerintah di wilayah Jabodetabek.
"Pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak berkualitas itu tidak punya rasa empati, tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan hak yang layak dan rumah yang layak juga. Ini kalau kita biarkan, selain rugikan masyarakat juga merugikan negara karena penyalurkan KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi masyarakat berasal dari APBN," katanya.
Pada kesempatan itu, Irjen PKP juga menyampaikan, bahwa Pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan, yaitu bagaimana MBR bisa mempunyai hunian yang layak. Hal itu sudah difasilitasi oleh Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.
Baca juga : Siswa Yang Gagal Daftar SNBP Harus Ada Solusi
Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri PKP bersama seluruh jajaran Eselon I terus melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP. Ternyata kondisi yang ditemukan sangat memperihatinkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi. Misalnya, tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasangin keramik banyak yang pecah-pecah.
Selain itu, saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang melupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
"Saya juga minta secara tegas kepada pengembang-pengembang nakal yang membangun rumah tidak layak huni untuk tidak lagi mendapatkan FLPP dari Pemerintah,"tegasnya.
Baca juga : Resmi Berbadan Hukum, Wamenkum Beberkan Peran Penting Iwakum
Lebih lanjut, Irjen PKP menambahkan, sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan
Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.
"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung ini (KPR FLPP-red) sebenarnya masih untung para pengembang, tapi kalau masih meninggalkan kualitas, meninggalkan ketidaktaatan untuk menyediakan rumah yang layak, ini sangat merugikan dan wajib ditindak secara hukum," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.