RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah bakal bergerak lebih cepat dan strategis dalam menghadapi tsunami informasi yang berpotensi menyesatkan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong seluruh humas Pemerintah untuk lebih agresif melawan hoaks dan narasi liar yang bertebaran di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya soliditas dalam menangkal hoaks dan membangun narasi yang benar. Dia meminta humas Pemerintah tidak hanya reaktif. Humas Pemerintah mesti lebih proaktif dalam membentuk opini publik.
“Kita harus proaktif membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujarnya, saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah, di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Eks jurnalis televisi ini menekankan, sinergi antar-humas Pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan strategi nasional dalam mengelola komunikasi publik. Menurutnya, tanpa koordinasi dan strategi yang kuat, opini publik bisa dikuasai oleh informasi yang keliru.
Baca juga : Ini Kunci Kemenangan Borneo FC Samarinda Lawan Persita
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan Pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar,” tegasnya.
Meutya menegaskan, di era konvergensi media, humas tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Humas harus mampu mengarahkan wacana publik.
Dia lalu menukil pendapat pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan, teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa humas Pemerintah harus memainkan peran lebih besar dalam membentuk opini publik yang sehat.
“Kita harus menjadi pengarah percakapan, bukan sekadar peserta dalam diskusi yang berkembang di publik,” ucap Meutya.
Baca juga : Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan, Pemerintah Perketat Pengawasan
Eks Ketua Komisi I DPR ini menilai, narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Dengan sinergi yang kuat antara humas Pemerintah pusat dan daerah, ia optimistis bahwa ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.
“Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar,” tegasnya.
Meutya mengakui, tantangan komunikasi Pemerintah semakin besar seiring perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara, survei IDN Research Institute (2025) mencatat bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
Baca juga : Beringin Wajibkan Kepala Daerah Ikutan Retreat
“Oleh karena itu, humas Pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ucapnya.
Dia menegaskan, akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak asasi manusia yang harus dijamin Pemerintah. “Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” katanya.
Dalam menghadapi perang narasi, Meutya menekankan pentingnya sinergi antara humas di berbagai instansi pemerintah. Ia mengapresiasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang selama ini berperan dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
“Kita harus satu suara agar kebijakan Pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” imbau Meutya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.