Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Arahan Efisiensi Anggaran Sudah Jelas, Pengamat: Jangan Ada Yang Salah Tafsir
Rabu, 19 Februari 2025 19:24 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat Politik Agung Baskoro mengatakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto sudah jelas soal kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran. Seharusnya, semua pihak, tidak lagi salah tafsir terkait efisiensi anggaran ini.
Menurut Agung, instruksi Presiden jelas bahwa efisiensi tersebut tidak akan berdampak ke sektor pendidikan dan PHK.
“Arahan efisiensi dari Presiden Prabowo ini jelas dan tegas sebagaimana Inpres. Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Baca juga : Efisiensi Anggaran, Menpora Dito Pastikan Pelatnas Tetap Berjalan
Agung mengatakan apabila terjadi perlawanan ataupun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut.
“Karena melawan Inpres sama saja pembangkangan terhadap presiden yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa efisiensi yang dicanangkan pemertintah tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer.
Baca juga : Pelat Merah Jangan Cuma Ngarep Proyek Pemerintah
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (14/2).
“Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Menkeu.
Mensesneg Prasetyo Hadi juga menegaskan pada Selasa bahwa efisiensi pemerintah tidak berpengaruh pada ketiadaan KIP dan beasiswa pendidikan LPDP. Adapun, yang dimaksud efisiensi pemerintah kepada hal-hal yang bersifal seremonial seperti contohnya perjalanan dinas, seminar dan FGD (Focus Group Discussion).
Baca juga : Efisiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal Yang Berkualitas
"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya