RM.id Rakyat Merdeka - Maruarar Sirait menerima kunjungan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (22/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ara membahas soal lahan aset BUMN yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan, baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.
Baca juga : Ketemu James, Menteri Ara Mohon Doa Untuk Cari Solusi Meikarta
"Banyak asosiasi pengembang yang ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Menteri PKP.
Pada kesempatan itu, Menteri dari Partai Gerindra ini juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.
Baca juga : Sowan Ke Menteri Hukum, Menteri PKP Bahas Revisi Permen Soal MBR
Anak buah Prabowo Subianto ini juga menyampaikan kolaborasi ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.
Lebih lanjut, kata Menteri PKP, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat ART.
Eks Anggota DRP RI ini menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Mensos Ungkap Banyak Pemda Ajukan Proposal Untuk Sekolah Rakyat
"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji, tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.
Menteri PKP juga akan berkoordinasi bersama menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo dan harus didukung oleh semua pihak.
"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.