RM.id Rakyat Merdeka - Program Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tidak lagi semata-mata memindahkan petani ke wilayah baru yang belum tergarap. Di era pemerintahan Prabowo Subianto ini, transmigrasi diposisikan sebagai strategi besar pembangunan nasional yang berorientasi pada swasembada pangan, integrasi wilayah, dan pengentasan kemiskinan.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dalam Podcast Ngegas Rakyat Merdeka, Jumat (2/5/2025). Dia menerangkan, program transmigrasi telah mengalami pergeseran paradigma signifikan, karena tidak lagi fokus memindahkan petani ke daerah baru.
“Dulu, zaman Orde Baru, transmigran pasti jadi petani. Dikasih lahan, alat, dan hidup di daerah baru dengan pola yang seragam. Sekarang, paradigma sudah berubah total,” ucapnya.
Perubahan besar ini mulai terasa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi. Regulasi ini mendorong pendekatan desentralistik dan partisipatif.
Menurut Viva, pemerintah daerah kini menjadi aktor utama dalam perencanaan transmigrasi. Mulai dari penyediaan lahan hingga menetapkan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Sementara, pemerintah pusat hanya bertindak sebagai fasilitator.
Sebagai contoh, Kabupaten Halmahera Selatan telah menyiapkan lahan untuk transmigrasi dan meminta 500 kepala keluarga dari Jawa. Di Sulawesi Barat, kebutuhan transmigran justru untuk nelayan, bukan petani.
Baca juga : Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Terharu
“Transmigrasi sekarang tidak kaku. Kalau daerah butuh petani, kita kirim petani. Kalau daerah butuh tenaga perkebunan atau nelayan, kita fasilitasi,” terang Viva.
Selain mendukung kebutuhan tenaga kerja lokal, transmigrasi juga diarahkan untuk memperkuat integrasi nasional, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
Viva menekankan, saat ini transmigrasi bukan sekadar relokasi, tetapi juga sarana memperkuat kedaulatan wilayah dan mempererat persatuan melalui proses asimilasi budaya antarwarga.
"Kita ingin menjabarkan visi baru transmigrasi secara maksimal. Ini bukan sekadar perpindahan, tapi strategi pembangunan jangka panjang,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini menambahkan, transmigrasi juga diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Berdasarkan data kementeriannya, sebagian besar kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi pangan nasional, khususnya komoditas beras.
Untuk itu, pemerintah meluncurkan lima skema utama: Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Gotong Royong, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Tuntas.
Baca juga : Setelah Bahagiakan Buruh, Prabowo Sayangi Guru
Melalui Transmigrasi Patriot, pemerintah membuka peluang bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk tinggal, belajar, dan membangun kawasan transmigrasi. “Kalau dulu harus sudah berkeluarga, sekarang yang jomblo pun bisa. Kita beri beasiswa, tempat tinggal, dan peluang hidup lebih baik,” terangnya.
Untuk Transmigrasi Tuntas, difokuskan menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi lahan, seperti status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum bersertifikat atau tumpang tindih dengan kawasan kehutanan.
Selain itu, demi efektivitas, pelaksanaan transmigrasi kini dilakukan secara lintas kementerian. Contohnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, penyediaan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian, dan fasilitas kesehatan disiapkan bersama Kementerian Kesehatan.
“Yang penting sekarang adalah sinergi. Kita saling menopang antarkementerian agar kawasan transmigrasi berkembang optimal. Bukan cuma soal relokasi, tapi menciptakan pusat ekonomi dan sosial baru yang berkelanjutan,” terangnya.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp 2,3 triliun dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025. Saat ini, dana itu masih menunggu pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebelum dibahas bersama Komisi V DPR.
Menurut Viva, uang itu dibutuhkan Kementerian Transmigrasi untuk mengelola 619 kawasan di seluruh Indonesia. Sebanyak 45 kawasan di antaranya masuk prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Baca juga : Pengawasan Dan Tata Kelola BUMD Sebaiknya Diperbaiki
Ia menjelaskan, program unggulan Transmigrasi Patriot akan dimulai pada awal 2026 di tiga wilayah super-prioritas: Rempang (Kepulauan Riau), Sulawesi Barat, dan Merauke (Papua Selatan). Dari lokasi tersebut, pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan bakal diberikan dukungan dana, tapi diwajibkan mengabdi di lokasi transmigrasi setelah lulus. “Ini bukan cuma program pendidikan, tapi pembentukan jiwa patriotisme dan kewirausahaan,” kata Viva.
Dalam podcast ini, Viva juga menjawab isu lama soal konflik sosial dan deforestasi yang kerap jadi masalah transmigrasi. Ia menegaskan, pendekatan baru transmigrasi sudah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Lahan kini disiapkan pemerintah daerah dan wajib melalui analisis dampak lingkungan (amdal).
“Semua harus berbasis kajian. Prinsip kita adalah harmoni, baik dengan lingkungan maupun masyarakat lokal,” tegasnya.
Untuk mencegah kecemburuan sosial, sistem pengelolaan lahan diarahkan bersifat kolektif. Hasil pertanian dan aset akan dikelola bersama melalui skema manajemen profesional yang melibatkan warga lokal dan transmigran secara setara. “Transmigrasi harus jadi ruang inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi bersama,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.