BREAKING NEWS
 

Mendagri Terbitkan Surat Edaran

Pemda Boleh Gunakan Dana BTT Buat Kopdes

Reporter : FAJAR EL PRADIANTO
Editor : BAMBANG TRISMAWAN
Selasa, 20 Mei 2025 07:10 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Istimewa).

 Sebelumnya 
Menurutnya, Lampung men­jadi provinsi dengan persentase tertinggi pembentukan koperasi melalui Musyawarah Desa Khu­sus (Musdesus), yakni mencapai 77,33 persen.

Hal tersebut dibenarkan Men­teri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dia menyebut Lampung tertinggi, Jawa Tengah menyusul 56,58 persen, lalu Sulawesi Selatan 49,92 persen.

“Capaian saat ini diikuti Sulawesi Barat 49,23 persen, dan Bali 44,13 persen,” ungkap eks Menteri Perdagangan ini.

Baca juga : Perekonomian Indonesia Solid Dan Tahan Banting

Zulkifli melaporkan, hingga 18 Mei 2025, sebanyak 22.019 desa/kelurahan telah melak­sanakan Musyawarah Desa Khu­sus (Musdesus) untuk membahas pembentukan koperasi.

Dari total 83.674 desa/kelu­rahan di Indonesia, sebanyak 61.960 telah tersosialisasi dan 19.408 telah membentuk koperasi melalui Musdesus.

“Presiden ingin koperasi ini menjadi pusat pembangunan ekonomi desa. Bantuan alat, pro­gram pemerintah, semuanya cu­kup dikonsolidasikan di koperasi desa,” kata Zulkifli.

Baca juga : RI-Chile Dorong Aksesi Perdagangan Regional

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif kebijakan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih dapat meminimalkan po­tensi keterpurukan ekonomi di pedesaan. Di Jawa Timur, jumlah koperasi yang terbentuk telah mencapai 1.247 unit, terdiri dari 1.166 koperasi desa dan 81 koperasi kelurahan.

“Insya Allah hampir semua desa sudah menyelesaikan musyawarah desa. Setelah itu dilanjutkan sosialisasi dan pengurusan akta pendirian,” ujarnya.

Baca juga : Percepat Bangun Pos Damkar Di Kelurahan

Khofifah menjelaskan, Pem­prov Jatim melibatkan berbagai pihak seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan kantor wilayah hukum untuk memastikan legalitas koperasi sesuai regu­lasi. Dinas Koperasi dan UKM juga ditugaskan untuk melaku­kan pengawasan.

“Pertemuan antara kantor wilayah hukum dan INI atau Ikatan Notaris Indonesia sudah, supaya tidak ada pemetakan,” ucap dia. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Selasa, 20 Mei 2025 dengan judul "Bersama Pimpinan Dan Anggota Komisi XIII DPR RI, Adies Kadir Tinjau Langsung Pelaksanaan Makkah Route"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense