RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia Emas 2025. Akmal meyakini program prioritas Prabowo yang diformulasikan dalam Asta Cita dapat merealisasikan Indonesia Emas 2045.
"Pemerintah menghadirkan berbagai program seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai program terobosan lainnya," kata Akmal, dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).
Akmal mengungkapkan, kehadiran program-program strategis nasional tersebut, memberikan indikasi bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan amanat rakyat dan menjalankan konstitusi negara.
"Dalam rangka membangun perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan dan azas kekeluargaan, dihadirkan Program Koperasi Desa Merah Putih. Ini menunjukan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," ungkap Akmal.
Dalam perspektif konstitusional, lanjut Akmal, program ini menggambarkan cita-cita pendiri bangsa untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
Baca juga : Dirjen Bina Adwil: Data Wilayah Mutakhir Kunci Pembangunan dan Pelayanan Publik
"Sebelum diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025 nanti, hingga awal Mei 2025 Satgas Kopdes Merah Putih sudah berhasil membentuk 9.835 Koperasi Desa Merah Putih, dari target kurang lebih 70.000 koperasi," ujarnya.
Eks Penjabat Gubernur Kalimantan Timur itu berharap program ini mampu menjangkau seluruh pelosok daerah di Indonesia, dengan pemerintahan desa sebagai sentra pengembangan ekonomi masyarakat yang diwadahi koperasi.
Lebih lanjut, Akmal juga mengulas program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasian Rendah (MBR). "Amanat Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," ucap Akmal.
Data BPS Tahun 2023 menyebutkan sebesar 36,85 persen rumah tangga di Indonesia masih menempati tidak layak huni (rutilahu) atau 32 juta rumah dari 75 juta rumah yang ada.
"Pemerintah menyadari belum meratanya rumah layak huni, yang tersebar di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 93 kota di Indonesia. Sejauh ini, permasalahan tidak singkronnya data antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih menjadi salah satu kendala yang bermuara tidak tepatnya perumusan kebijakan, penetapan sasaran program dan inefisiensi anggaran," paparnya.
Baca juga : Jelang Liburan Sekolah, Oakwood Suites Kuningan Jakarta Tawarkan Paket Spesial
Menurut Akmal, sejarah perkembangan negara-negara di dunia menunjukan, bahwa kemajuan sebuah bangsa bukanlah terletak pada keunggulan sumberdaya alam semata.
"Sebagian besar, negara-negara maju dimaksud, adalah negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi mereka lebih bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia, serta tata kelola negara yang dimotori oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan terdidik," urai pria yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat itu.
Pemerintah juga menyadari masih banyak anak bangsa yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga Prabowo meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai solusinya.
"Keberadaan anak-anak bangsa yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang layak ini tersebar luas di berbagai daerah. Dengan demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam program Sekolah Rakyat, menjadi faktor yang harus diperhitungkan," papar Akmal.
Selain itu, salah satu program strategis Pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Akmal, mendapat sambutan positif dari masyarakat. "Program ini relevan dengan amanat pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," sebut Akmal.
Baca juga : Keracunan MBG Di Bogor, BGN Perketat Pengawasan Bahan Makanan-Siapkan Sanksi
Dia menegaskan semangat untuk menjalankan amanat konstitusi guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia patut diapresiasi.
"Namun demikian, kementerian/lembaga teknis sebagai pembantu Presiden tidak cukup berpuas diri pada keberhasilan merencanakan dan kemampuan menggelontorkan program-program substansial konstitusional di atas," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.