Pemerintah Fokuskan Pendidikan Dan DTSEN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dengan memfokuskan pada program pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).

Kedua langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk menekan angka kemiskinan dan memastikan bantuan tepat sasaran di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai, kemiskinan bukan sekadar masalah angka dan ekonomi, melainkan tantangan besar bagi peradaban bangsa. Untuk menanggulanginya juga harus memberikan dampak ekonomi untuk masa depan dan memperkuat keadilan sosial.

“Kemiskinan adalah tantangan peradaban,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (28/4/2025).

Gus Ipul menekankan urgensi pengentasan kemiskinan dalam konteks yang lebih luas. Menukil Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara dapat hidup layak dan mengembangkan diri.

Baca juga : Setelah Ikuti Bimtek, Kader NasDem Harus Kerja Nyata

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 7,08 persen.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik,” imbuhnya.

Dia memerinci dampak nyata kemiskinan, seperti anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang tidak memiliki akses kesehatan dan keluarga yang hidup dalam keterbatasan.

Sebagai upaya konkret, Kementerian Sosial (Kemensos) mengusung dua pilar utama pengentasan kemiskinan, yang pertama fokus pada pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Kedua, dengan pemerataan bantuan tepat sasaran melalui penggunaan DTSEN.

Baca juga : Calon Jemaah Haji Mesti Jalani Pola Hidup Sehat

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat akan menjadi pendidikan alternatif yang mengajarkan pelajaran dasar, keterampilan praktis dan kemandirian di tengah masyarakat miskin.

Menurutnya, bantuan sesaat tidak akan cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk investasi untuk jangka panjang,” ucap mantan Wali Kota Pasuruan ini.

Sekolah Rakyat menjadi program unggulan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat mencapai nol persen pada 2026. Pemerintah juga menargetkan agar angka kemiskinan umum dapat ditekan di bawah lima persen pada 2029.

Sekolah Rakyat melibatkan berbagai kementerian. Termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara.

Baca juga : Gerindra Dan PDIP All Out Menangkan Nanda-Anton

Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh dan Papua.

Targetnya, setiap kabupaten dan kota memiliki satu Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Kami prioritaskan guru yang sudah mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru),” tutur Gus Ipul.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.