RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah (Pemda) kembali diizinkan menggelar rapat dan kegiatan resmi lainnya di hotel maupun restoran.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk membangkitkan kembali industri perhotelan dan restoran di daerah yang sempat terpuruk akibat pembatasan anggaran.
Lampu hijau tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (4/6/2025). Rapat tersebut juga disiarkan secara virtual.
Baca juga : Sekolah Rakyat Harapan Baru Anak Tukang Kupas Bawang, M. Qodari: Bukti Negara Hadir
Dalam rapat itu, Tito menyampaikan keputusan mengizinkan Pemda rapat di hotel dan restoran telah dikonsultasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kebijakan ini berlaku secara nasional, bukan hanya untuk NTB.
"Daerah boleh kembali melakukan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Bapak Presiden," ujar Tito.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang kegiatan produktif yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan tenaga kerja. Tito meminta agar kepala daerah tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor perhotelan dan restoran di tengah pemangkasan anggaran. "Jadi boleh dikurangi, tapi jangan sampai tidak ada sama sekali," tegas mantan Kapolri ini.
Baca juga : Ke Istana, Menkes Laporkan Perkembangan Covid-19 & Capaian Program Kesehatan
Saat ini sektor hotel dan restoran sangat terdampak oleh pengurangan anggaran belanja Pemerintah pusat dan daerah selama beberapa tahun terakhir. Padahal, sektor ini menopang banyak tenaga kerja serta rantai pasok bahan makanan dan minuman. Mendagri mendorong agar kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) tetap digelar secara bijak, dengan menyasar tempat-tempat yang nyaris kolaps agar kembali menggeliat.
“Target hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” katanya.
Tito juga menyebut, peluang paling besar untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran justru ada di daerah. Sebab, pemotongan anggaran belanja negara sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah dinilainya tidak terlalu signifikan dan masih menyisakan ruang fiskal untuk mendukung sektor hospitality.
Baca juga : Manjain Pengguna, Moxa Diskon Top Up Dan Pembayaran Tagihan, Begini Caranya
“Perjalanan dinas juga tidak apa-apa. Tapi pakai perasaan, kalau cukup tiga kali rapat ya jangan dibuat sepuluh kali,” katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.