RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional tahun 2026 sekaligus mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang digelar Senin, 7 Juli 2025.
Menko Polkam memaparkan sejumlah capaian signifikan dari 9 desk koordinasi yang telah dibentuk. Atas dukungan dan sinergi yang sangat baik dari seluruh kementerian/lembaga yang terlibat, desk berhasil meraih capaian menonjol antara lain:
Desk Pilkada Serentak, dengan leading sector Kemendagri Bersama Kemenko Polkam, berhasil mengawal penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024 di 545 daerah dengan tingkat keberhasilan tinggi, hanya 2 daerah yang mencapai pilkada ulang.
Baca juga : Zoya, Perempuan Suku Chukchi Penjaga Tradisi
Desk Penerimaan Devisa, leading sector Kejaksaan Agung, mencatat kenaikan cadangan devisa menjadi 152,5 miliar USD per Mei 2025, naik hampir 10 persen dari tahun sebelumnya.
Desk Karhutla, leading sector BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana), Kementerian Kehutanan, TNI dan Polri, menunjukkan penurunan drastis hotspot dari 3.834 titik (2024) menjadi 373 titik (Juni 2025), serta luas lahan terbakar turun dari 376 ribu hektare menjadi 8.500 hektare.
Desk Pencegahan Penyelundupan, leading sector Kemenko Polkam dan Bea Cukai, mengungkap 62 kasus besar dengan 900 tersangka, nilai barang bukti Rp11,5 triliun, dan kerugian negara yang dicegah Rp1,3 triliun.
Baca juga : PDIP Sarankan Ketua DPR Segera Bertemu Presiden
Desk Pencegahan Korupsi, leading sector Kejaksaan Agung dan Polri berhasil menyelamatkan dana negara Rp18,5 triliun dengan target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dari 37 menjadi 43 pada 2026.
Desk Pemberantasan Narkoba, leading sector Polri, TNI, BNN (Badan Narkotika Nasional), Bea Cukai, mencatatkan pengungkapan besar dengan total yang diselamatkan lebih dari 30 juta jiwa. Operasi menonjol termasuk penggagalan 2 ton sabu di Batam senilai Rp5 triliun dan penyitaan aset TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Rp126,84 triliun.
Selain itu, desk lainnya seperti Desk Pemberantasan Perjudian Daring, Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data, serta Desk PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga : Karding Gandeng UPI Dirikan Migrant Center
Capaian tersebut juga tercermin dari hasil survei Juni 2025 yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen. Angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan dalam menjaga stabilitas nasional.
Menko Polkam juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kompleks di era digital, guna menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kementerian ini berkomitmen penuh mengawal program prioritas Presiden melalui koordinasi terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Menko Polkam menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama dalam mendukung tercapainya program prioritas nasional, termasuk kedaulatan pangan dan energi serta pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. [NAN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.