RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat lokal.
“Belanja pemerintah, termasuk di daerah, memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga. Konsumsi ini bahkan menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025).
Mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) itu menjelaskan, dana APBD yang tersalurkan ke masyarakat akan meningkatkan peredaran uang dan menggerakkan sektor riil. Efeknya tidak hanya dirasakan kalangan usaha besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan mikro.
Baca juga : Mantan Wali Kota Palembang Jadi Tersangka Proyek Pasar
“Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, juga akan tumbuh bila pemerintah aktif membelanjakan anggarannya. Dampaknya terasa di semua level pelaku ekonomi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Kepolisian (Kompolnas) ini juga mengapresiasi sejumlah daerah yang dinilai cepat dalam merealisasikan belanja daerahnya. Misalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Namun, Tito juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah di wilayah timur Indonesia, antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Maluku Utara.
Meski mendorong percepatan belanja, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memperhatikan keseimbangan anggaran, terutama antara belanja dan pendapatan asli daerah (PAD). Dikatakan, belanja yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah agar tidak menimbulkan defisit anggaran.
Baca juga : Akhirnya, Naili-Ome Menangkan Pilkada
“Belanja tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Kalau itu terjadi, tentu tekor,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menambahkan, pemerintah daerah juga perlu mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi, kata dia, bisa terjadi jika pasokan barang terganggu, terutama di musim hujan atau kemarau.
“Jangan sampai masyarakat sudah merasakan harga mahal baru kita bertindak. Itu seperti pemadam kebakaran,” ujarnya.
Baca juga : BRICS Jadi Penyeimbang Sistem Ekonomi Global
Tomsi menilai, kondisi iklim Indonesia yang hanya mengalami dua musim semestinya sudah cukup menjadi dasar perencanaan yang matang. Misalnya, saat musim hujan, pemerintah daerah dapat mengantisipasi kelangkaan cabai dengan melakukan penanaman mandiri atau menjalin kerja sama antarwilayah guna menjaga stabilitas pasokan.
Bagi daerah yang memiliki anggaran cukup semestinya bisa menyiapkan cadangan pangan melalui Perum Bulog di masing-masing wilayah. Cadangan ini akan membantu menjaga keterjangkauan harga di tengah lonjakan permintaan atau gangguan pasokan.
“Perencanaan ke depan itu kunci. Pemerintah daerah harus memiliki rencana dan skenario yang jelas, bukan hanya bereaksi ketika krisis terjadi,” ujar Tomsi. [SLL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.