Sebelumnya
Angka tersebut diyakini belum mencerminkan jumlah sebenarnya, karena masih banyak kasus yang tidak terungkap akibat minimnya kesadaran dan keberanian korban atau keluarga untuk melapor.
“Mengingat TPPO masih menjadi fenomena gunung es dengan kasus yang terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan realitas di lapangan,” bebernya.
Baca juga : Putusan MK Harus Dipatuhi Partai Politik
Menurutnya, kompleksitas dan keragaman modus TPPO mendorong Pemerintah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara menyeluruh, dari hulu hingga ke hilir.
Deputy Chief of Mission IOM Indonesia Mariko Tomiyama mengatakan, untuk menghindari TPPO, maka usaha dan kampanye pemberantasan TPPO harus dimulai sejak dari negara asalnya.
Baca juga : PDIP Lampung Berkomitmen Selalu Dekat Dengan Rakyat
“Bahkan bermula sejak desa tempat tinggalnya. Namun, hal ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” katanya.
Dia juga mendorong adanya perjanjian bilateral yang konstruktif untuk memperkuat upaya perlindungan hukum, khususnya bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca juga : Kasus Korupsi LNG, KPK Tahan 2 Tersangka
Perjanjian bilateral yang dirancang dengan baik, tidak hanya memperkuat perlindungan hukum dan kelembagaan bagi pekerja migran. Hal itu juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap jalur-jalur migrasi berupa jaringan informal atau eksploitatif dengan menyediakan jalur migrasi yang aman, transparan dan akuntabel. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 1 Agustus 2025 dengan judul "Ajak Publik Berpartisipasi Aktif Menteri Arifatul Luncurkan Kampanye Melawan TPPO"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.