RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan audiensi dengan KPK untuk memperkuat komitmen integritas dalam penyelenggaraan haji, Jumat (3/10/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj hadir sebagai kementerian baru dengan wajah integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyerahkan nama-nama calon sumber daya manusia (SDM) yang akan bergabung ke Kemenhaj. Mereka berasal dari ASN Kementerian Agama (Kemenag) serta Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
Gus Irfan hadir bersama sejumlah pejabat Kemenhaj, dan diterima langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran pimpinan. Dalam sambutannya, Gus Irfan menegaskan pentingnya pelibatan KPK sejak awal perjalanan kelembagaan Kemenhaj.
Baca juga : Gus Irfan Datangi KPK, Audiensi Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
“Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan,” ujar Gus Irfan.
Selain penyerahan nama, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji. Kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.
“Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,” tegas Gus Irfan.
Baca juga : BTN Gelar Literasi Keuangan & Pelatihan Ramah Lingkungan Bagi Pengrajin Batik
KPK menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut. Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa menegaskan, pihaknya mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.
“KPK berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan,” ucapnya.
Dia melanjutkan, Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi. “Dalam waktu dekat, KPK akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kemenhaj untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik,” ungkap Cahya.
Baca juga : APJI Siap Kolaborasi Dukung Tingkatkan Kualitas Program MBG
Menutup pertemuan, Gus Irfan kembali menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas, dalam seluruh aspek Penyelenggaraan haji.
“Pesan Presiden jelas, Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.