Sebelumnya
Terkait subsidi, bagaimana mensinkronkan data agar subsidi energi tepat sasaran?
Total subsidi yang dikelola Kementerian ESDM baik untuk BBM, listrik, maupun LPG, totalnya sekitar Rp 400 triliun per tahun. Tergantung fluktuasi harga minyak dunia. Untuk PLN saja, kompensasi dan subsidi mencapai sekitar Rp 187 triliun. Subsidi LPG sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun. Sementara subsidi BBM antara Rp 140 triliun hingga 160 triliun per tahun, tergantung harga minyak dunia.
Niat pemerintah jelas, ingin membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi beban hidup mereka. Tapi faktanya, subsidi ini banyak juga yang tidak tepat sasaran. Ini sudah menggurita.
Saya harus jujur, banyak penyimpangan di lapangan. Contohnya ada mobil pelat kuning antre untuk membeli BBM subsidi. Mereka punya tangki tambahan di mobil, lalu BBM itu dijual lagi ke industri. Modus seperti ini sudah lama terjadi.
Begitu juga LPG 3 kilogram, yang seharusnya untuk masyarakat kecil, tapi banyak dijual ke industri. Jadi sektor BBM dan LPG ini yang paling rawan. Untuk mengatasi hal itu, kita sudah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membuat satu data penerima subsidi. Rapat sudah beberapa kali dilakukan dan tinggal finalisasi. Kalau data ini selesai, penyaluran subsidi akan lebih tepat sasaran.
Baca juga : Babak Baru Hubungan Kanada Dan Indonesia
Soal kurangnya stok BBM di SPBU swasta, apa yang akan dilakukan Kementerian ESDM?
Saya senang Presiden Prabowo sangat straight to the point. Dalam menjalankan tugas, saya hanya takut dan taat kepada Presiden serta hukum. Dasarnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, PP, Perpres, dan Permen. Selebihnya tidak. Negara ini negara hukum, dan kita tahu arah tujuannya.
Terkait target energi dan penggunaan etanol, lihat saja contoh negara lain. Brazil sudah hampir 100 persen menggunakan etanol. Amerika sudah 85 persen, China 10 persen, India 20 persen. Etanol adalah campuran bensin bersih untuk menurunkan emisi dan meningkatkan oktan.
Teknologi ini sudah lama. Fungsinya meningkatkan kualitas bahan bakar sekaligus, termasuk energi baru terbarukan. Saya bukan ahli kimia, tapi saya paham etanol itu campuran bensin untuk menghasilkan energi yang lebih bersih.
Bagaimana soal kerja sama SPBU Swasta dan Pertamina?
Baca juga : Syamsul Jahidin: Saya Melihat Ada Ketimpangan Nyata
Sekarang memang ada perusahaan swasta yang mengalami kekurangan stok BBM. Biasanya mereka impor lewat Pertamina. Tapi beberapa batal karena alasan kandungan etanol. Mereka minta komunikasi ulang. Sebagai menteri, saya berpegang pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Dalam peraturan turunan juga disebut, dalam rangka pengelolaan dan pengendalian BBM, dilakukan melalui mekanisme neraca komoditas dan perdagangan.
Untuk SPBU swasta, kita tetap menghargai investasi mereka. Saya sebagai mantan Menteri Investasi, harus menjaga keberlangsungan investasi. Kuota impor sudah kita berikan, 100 persen pada 2024, ditambah 10 persen pada 2025, jadi total 110 persen. Tapi begitu dikasih, masih ada yang kurang. Lalu protes. Jangan kemudian menggunakan cara-cara tidak fair untuk menekan pemerintah.
Saya minta mereka kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Karena Pertamina adalah instrumen negara. Kolaborasinya bersifat business to business, transparan (open book), kualitas BBM dicek bersama, dan diatur jelas. Harusnya tidak ada alasan. Kalau mereka keberatan dengan etanol, silakan bicarakan secara teknis.
Kalau tidak mau pakai etanol, cari solusi bersama. Konsultan bisa ditunjuk bareng, harga terbuka, spesifikasi dibicarakan bersama, dan semua harus berbasis keadilan. Jangan ada yang dirugikan. Kemarin alasan mereka, katanya jangan dicampur. Tapi kalau setiap pihak punya special request sendiri-sendiri, kapan selesainya.
Dalam pidato di Sidang Umum PBB, Presiden berkomitmen untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Apakah masih on the track? Apakah ada insentif regulasi baru untuk mempercepat investasi di sektor EBT?
Baca juga : Lucius Karus: Ngapain Negara Repot Keluarkan Dana Pensiun
Pertama, kita bicara soal transisi energi. Dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025–2035, sekitar 69,5 persen diarahkan ke energi baru terbarukan. Jadi, penggunaan batu bara dan solar sudah mulai dikurangi. Bahkan, saya sudah tidak lagi memberikan izin untuk solar. Kecuali untuk keperluan pemicu saja pada tahap awal. Itu pun hanya sebagai dorongan sementara.
Kita sudah berkomitmen pada transisi energi, meskipun biaya investasinya cukup besar. Amerika Serikat saja, negara yang menginisiasi Paris Agreement untuk menurunkan emisi, sekarang sudah keluar dari konsensus itu. Namun, atas arahan Bapak Presiden, kita harus konsisten. Karena bumi ini harus kita jaga.
Langkah konkret yang kita lakukan adalah melalui RUPTL tersebut. Presiden memerintahkan saya untuk menghitung secara rinci pembangunan solar panel di setiap desa agar sumber daya alam, terutama tenaga surya, bisa dioptimalkan. Tim saya sudah bekerja. Saya bahkan sudah dijadwalkan rapat finalisasi dengan pihak China.
Sekarang harga solar panel sudah bisa mencapai 6-7 sen per kWh. Dari media India, saya mendapat informasi bahwa mereka membangun 220 MW hanya dengan biaya 3 sen per kWh. Teknologi ini semakin hari semakin baik dan ekonomis. Dulu memang mahal, tapi sekarang sudah mulai disesuaikan (customize).
Minggu lalu, saya rapat dengan seluruh perusahaan pemain solar panel. Kita sudah sepakat menekan biaya agar lebih efisien. Kalau ini berhasil, insya Allah transisi energi di Indonesia akan berjalan sesuai jalur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.