RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Daerah segera menyusun prioritas kebutuhan dan memperkuat sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan berjalan lebih efisien dan saling mendukung.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyamakan persepsi dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan arah kebijakan daerah harus terintegrasi dengan program nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
“Harapannya, nanti di daerah terjadi sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah. Kami ingin Pemda terus menajamkan program-programnya agar betul-betul saling menguatkan dan tidak tumpang tindih,” kata Tomsi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Baca juga : Menteri Imipas Tinjau Program Jawara Beton Di Lapas Tangerang
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi aktif antara Pusat dan Daerah. Menurutnya, penyusunan program yang terarah dan sinkron akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Selain itu, Kemendagri akan memberikan dukungan bagi daerah yang terdampak penyesuaian transfer keuangan ke daerah (TKD) tahun 2026. Tomsi meminta Pemda tidak menyerah menghadapi keterbatasan fiskal. Ia pun mendorong Pemda untuk segera melaporkan setiap kendala pembangunan agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Tujuan kita berkumpul di IPDN ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Semua hambatan bisa dibicarakan bersama agar ditemukan jalan keluarnya,” jelas Tomsi.
Baca juga : Menteri PKP Libatkan UI Untuk Perkuat Program Perumahan Rakyat
Ia menegaskan, Pemerintah Pusat tidak akan lepas tangan terhadap upaya efisiensi anggaran di daerah. Jika ada daerah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran hingga menghambat pembangunan, Pemerintah Pusat akan turun tangan memberikan bantuan dan pendampingan.
“Setelah dilakukan penyelarasan, kami akan menyampaikan hasilnya kepada kementerian dan lembaga untuk menentukan prioritas dukungan, terutama bagi daerah-daerah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah, terutama menjelang penyusunan rencana pembangunan tahun 2026. Ia mendorong daerah untuk mengalihkan belanja birokrasi ke sektor program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca juga : Gemira Ajak Pemuda Wujudkan Indonesia Adil Dan Disegani Dunia
“Daerah harus bisa mengefisienkan anggaran. Ada contoh baik seperti Kabupaten Lahat yang berhasil mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program. Pola seperti ini perlu diterapkan di daerah lain,” pungkas Tito.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.