RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah perlu memiliki satu lembaga sentral yang mengurusi pendidikan vokasi secara terpadu. Usulan itu datang dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, minimnya koordinasi antar-kementerian telah membuat lulusan vokasi sulit bersaing di pasar kerja. “Sistem vokasi nasional harus terus dikembangkan. Saya mengusulkan dibuat, didirikan Badan Vokasi Nasional,” ujar Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Dia menjelaskan, pengelolaan pendidikan vokasi yang terintegrasi melalui badan tersebut diyakini mampu menjawab berbagai persoalan klasik yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lembaga vokasi lainnya.
Berbagai temuan di lapangan menunjukkan lembaga vokasi yang memiliki sistem lebih maju terbukti lebih mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, baik domestik maupun internasional.
Baca juga : Jelang Musda Golkar Kepri, DPD Dan Ormas Dukung Anggota DPR Rizki Faisal
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menguraikan sejumlah persoalan mendasar pendidikan vokasi. Mulai dari kurikulum yang kurang terhubung dengan industri (mismatch), tumpang tindih kewenangan pelatihan vokasi antarkementerian/lembaga, hingga mekanisme penyaluran lulusan SMK yang belum terintegrasi.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu berharap, pembentukan Badan Vokasi Nasional dapat menciptakan sistem pengelolaan vokasi yang lebih efektif serta mempercepat serapan tenaga kerja lulusan SMK di pasar kerja dalam dan luar negeri.
“Pasar kerja di dalam maupun di luar negeri sangat potensial. Tetapi pendidikan dan vokasi perlu dikonsolidasikan lebih cepat sehingga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meng-update kapasitasnya,” kata Muhaimin.
Hingga kini, pengelolaan vokasi di Indonesia memang belum terpadu dan belum efektif dalam meningkatkan serapan kerja lulusan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 1,63 juta lulusan SMK menganggur dan tidak melanjutkan kuliah.
Baca juga : Bicara Pemberian Gelar Pahlawan, Bahlil Kenang Jasa Soeharto Untuk Golkar
Kesulitan mengakses pasar kerja, terutama internasional, disebabkan keterampilan yang belum memadai dan kemampuan bahasa yang kurang.
Terpisah, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyampaikan, parlemen juga tengah berupaya memperkuat pendidikan vokasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dia menegaskan DPR siap menampung berbagai masukan dari publik, satuan pendidikan, hingga kementerian/lembaga.
“Harus kita akui banyak masukan tentang pendidikan vokasi. Masukan-masukan ini nanti menjadi dasar utama merumuskan payung hukum dalam RUU Sisdiknas, meskipun rincian teknisnya akan diatur dalam regulasi turunan,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan, DPR menunda penyerahan draf RUU Sisdiknas kepada Badan Legislasi (BALEG) demi menjaring lebih banyak masukan publik.
Baca juga : BLT Dan Program Magang Jadi Penguat Ekonomi Akhir Tahun
“Sebetulnya mau segera diserahkan ke BALEG, tetapi rapat internal berkesimpulan untuk menunda. Agar dapat menampung sebanyak mungkin masukan, daripada nanti gagal lagi seperti yang diajukan Pemerintah pada 2022. Karena banyak hal yang mesti didengar dan dinormakan,” katanya. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Minggu, 16 November 2025 dengan judul "Percepat Serap Naker Lulusan SMK Muhaimin Usul Pendirian Badan Vokasi Nasional"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.