RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden memastikan negara hadir dan waspada terkait bencana yang terjadi. Sayangnya, Presiden menyebut ada elite yang cari-cari kesalahan soal bencana Sumatera.
Sejak pukul 14.30 WIB, satu per satu menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi Kabinet Merah Putih tampak berdatangan memasuki kompleks Istana Kepresidenan. Mereka kompak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Kehadiran mereka menandai dimulainya rangkaian sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara.
Pantauan di lokasi, sejumlah pejabat yang hadir lebih awal antara lain Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Turut hadir Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sidang kabinet paripurna akan membahas sejumlah isu penting. Terutama penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.
Menurut AHY, pembahasan mencakup penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta agenda strategis lainnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
AHY juga menyebut akan menyampaikan langsung kepada Presiden hasil peninjauannya ke lokasi bencana. “Ya tentunya akan kita sampaikan,” tambahnya.
Sidang digelar dengan format meja berbentuk huruf U. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di hadapan layar besar bertuliskan Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara, 15 Desember 2025. Sedangkan para menteri duduk menyusul di sampingnya. Mereka duduk saling berhadapan.
Sidang kabinet paripurna resmi dibuka Presiden Prabowo dengan mengajak seluruh jajaran kabinet mendoakan masyarakat di daerah terdampak bencana.
“Kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” kata Prabowo membuka sambutannya.
Baca juga : Sikat Pembalakan Liar Penyebab Banjir Bandang
Prabowo menegaskan Pemerintah telah mengerahkan kekuatan nasional untuk menangani bencana di Sumatera. Prabowo meminta semua pihak waspada terhadap anggapan sejumlah pihak bahwa negara seolah tidak hadir dalam situasi darurat tersebut.
Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50 ribu TNI dan Polri di lokasi bencan. "50 ribu itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja, ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain," kata Prabowo.
Pemerintah juga telah mengerahkan lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang setiap hari ke lokasi bencana. Di samping itu, pembangunan hunian untuk warga terdampak bencana pun tengah dilakukan.
"Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri PU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun," ujarnya.
Tak hanya alutsista, Pemerintah juga mengerahkan seribu alat berat. Mulai dari truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. "Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable. 50 jembatan bailey sedang kita kerjakan, 7 tadi sudah jadi," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat jajaran Pemerintah dalam merespons bencana di Sumatera. Ia mengaku memantau langsung kinerja para pejabat yang turun ke lapangan sejak awal kejadian.
“Di awal saya melihat saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu memberi pengarahan terlalu detail, saudara-saudara sudah bergerak,” kata Prabowo.
Dia juga menyoroti peran prajurit TNI yang sigap membantu penanganan bencana. Menurut Prabowo, di tubuh TNI telah tertanam doktrin bahwa bencana merupakan bagian dari perintah operasi.
“Jadi tidak usah menunggu terlalu banyak petunjuk. Begitu bencana terjadi, itu sudah perintah operasi. Tidak perlu radiogram, tidak perlu menunggu lama,” tegasnya.
Prabowo menyebut pola kerja cepat tersebut telah dijalankan lintas lembaga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, PLN, Pertamina, hingga relawan dan masyarakat.
Baca juga : 1.016 Orang Meninggal, Pengungsi Terus Berkurang
“Kita bahu-membahu membantu evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses. Kita semua satu tim,” tandas Prabowo.
Meskipun semua kerja keras sudah dilakukan, Prabowo menyebut ada elite yang dinilai gemar mencari kambing hitam di tengah penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Saat rakyat sedang tertimpa musibah, semua pihak seharusnya fokus bekerja. Bukan sibuk saling menyalahkan.
“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia, dan juga bangsa kita ini, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan, situasi darurat bukanlah momentum untuk saling tuding. Justru, seluruh elemen bangsa diminta bahu-membahu mengatasi persoalan di lapangan.
“Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan. Ini saatnya kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” ujarnya dengan nada tegas.
31 Korporasi Dibidik Satgas PKH
Terpisah, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai membidik aktor utama di balik banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sedikitnya ada 31 korporasi diduga menjadi biang kerok kerusakan lingkungan yang memicu bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak langsung banjir dan longsor.
Di Aceh, kata Dody, ada 9 PT yang diduga terkait langsung dengan DAS. Di Sumut ada 8 perusahaan, termasuk pemegang hak atas tanah di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat.
"Sementara di Sumatera Barat ada sekitar 14 perusahaan lokal di tiga wilayah DAS,” kata Dody usai Rapat Koordinasi Satgas PKH di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (15/12/2025).
Baca juga : Dampak Bencana Sumatera Lebih Luas Dari Tsunami
Rapat tersebut dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas PKH. Hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, unsur Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), BPKP, TNI, Polri, hingga jajaran Korps Adhyaksa.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, identitas perusahaan-perusahaan tersebut telah dikantongi aparat penegak hukum. Bahkan, satu perkara telah lebih dulu ditangani Bareskrim Polri dan kini masuk tahap penyidikan atas nama PT TBS.
“Selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum,” ujar Febrie.
Selain proses pidana, Satgas PKH juga memutuskan menjatuhkan sanksi administratif. Seluruh perizinan perusahaan yang terindikasi bermasalah akan dievaluasi, termasuk izin yang diduga terbit di kawasan hutan lindung. Tak hanya itu, Satgas PKH akan melakukan perhitungan kerugian lingkungan.
“Satgas PKH akan melakukan perhitungan kerugian lingkungan dan membebankan kewajiban pemulihan sebagai dampak dari bencana yang terjadi,” ujar Febrie.
Satgas PKH juga membuka kemungkinan penindakan tindak pidana korupsi apabila dalam penerbitan izin ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Di luar penindakan hukum, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan jangka panjang melalui perbaikan tata kelola kawasan hutan.
“Satgas PKH memang dipersiapkan untuk penertiban kawasan hutan. Ini akan kita optimalkan secepat mungkin, tidak hanya melalui penindakan pidana, tetapi juga perbaikan tata kelola,” kata Febrie. [UMM/BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.