RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Purn) Eddy Hartono menegaskan, sepanjang 2025 Indonesia berada dalam kondisi waspada terkendali.
Kondisi tersebut menggambarkan adanya dinamika dan indikasi yang mengarah pada potensi gangguan keamanan, namun masih dapat dimitigasi secara efektif oleh aparat.
“Sepanjang 2025 kami terus memantau perkembangan terorisme. Ada dinamika yang mengarah pada gangguan keamanan, seperti rekrutmen, propaganda, dan pendanaan terorisme, tetapi hingga kini belum ada sasaran spesifik dalam waktu dekat,” ujar Eddy dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Menurut Eddy, aparat penegak hukum dan intelijen melakukan pemantauan secara terbuka maupun tertutup. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, BNPT menyimpulkan bahwa kondisi keamanan nasional masih berada dalam kategori waspada terkendali.
Dari sisi global, posisi Indonesia juga menunjukkan tren perbaikan. Data Global Peace Index (GPI) 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-49 dari 163 negara.
Sementara Global Terrorism Index (GTI) dan World Terrorism Index (WTI) masing-masing menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dan ke-51.
Baca juga : Malaysia Open 2026, Indonesia Kirim 10 Wakil Terbaik
“Ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman masih ada, dampaknya relatif terkendali dan kondisi keamanan nasional tetap stabil,” kata Eddy.
BNPT mencatat, dalam tiga tahun terakhir aparat berhasil menggagalkan 27 rencana serangan teror. Data tersebut diperoleh dari kajian yang bersumber pada penangkapan dan putusan pengadilan.
“Temuan kunci kami, selama tiga tahun terakhir ada 27 rencana serangan yang berhasil dicegah. Ini menunjukkan kemampuan aparat intelijen dan penegak hukum dalam mencegah tindak pidana terorisme,” ujarnya.
Dalam periode yang sama, aparat juga menangkap sekitar 230 orang yang terlibat tindak pidana terorisme, baik sebagai pelaku pendanaan maupun pendukung. Ratusan perkara juga telah disidangkan.
BNPT mencatat, simpatisan ISIS yang ditangani mayoritas laki-laki, meski terdapat 11 pelaku perempuan yang terlibat dalam propaganda, penggalangan dana, dan koordinasi kelompok terorisme.
Seiring waktu, Eddy menambahkan, pola ancaman terorisme mengalami pergeseran signifikan ke ruang digital. BNPT mencatat 137 pelaku aktif memanfaatkan ruang digital, dengan 32 orang terpapar secara daring dan bergabung dengan jaringan, serta 17 pelaku melakukan aktivitas teror di ruang digital tanpa keterlibatan jaringan langsung.
Baca juga : Harga Beras di Daerah Aman dan Terkendali
“Risiko penyalahgunaan ruang digital semakin berbahaya. Proses radikalisasi kini tidak lagi memakan waktu bertahun-tahun, tetapi bisa hanya tiga sampai enam bulan,” tutur Eddy.
Sepanjang 2025, Satuan Tugas Kontra Radikalisasi yang melibatkan BNPT, BIN, TNI, Polri, Komdigi, BSSN, serta kementerian terkait menemukan sekitar 21 ribu konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di ruang digital. Konten tersebut tersebar di berbagai platform media sosial dan telah diusulkan pemutusan aksesnya.
Temuan itu berkorelasi dengan meningkatnya paparan terhadap anak. Densus 88 Antiteror Polri memeriksa 112 anak yang terpapar radikalisasi melalui media sosial dan gim daring di 26 provinsi.
“Ini menunjukkan bahwa media sosial dan gim online menjadi sarana efektif penyebaran paham radikal. Anak-anak menjadi sasaran baru, terutama melalui algoritma, engagement, dan proses yang dikenal sebagai digital grooming,” kata Eddy.
BNPT menyebut, sebagian anak terpapar karena kerentanan psikologis, seperti trauma dan perundungan. Negara, kata Eddy, hadir untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan.
“Ancaman terorisme bersifat persisten dan adaptif, sebagaimana juga ditegaskan PBB. Karena itu, mitigasi terus kami lakukan, termasuk melalui Undang-Undang tentang pendanaan terorisme dan daftar terduga teroris,” ujarnya.
Baca juga : Polri Gali 93 Titik Sumur Bor Di Aceh Tamiang, Air Bersih Warga Terpenuhi
Dalam aspek pencegahan, BNPT mengedepankan tiga pilar utama, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Program tersebut dijalankan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi dan kabupaten/kota, penguatan sistem peringatan dini di daerah, Sekolah Damai, Kampung Kebangsaan, hingga Desa Siap Siaga di 53 desa dan kelurahan.
Selain itu, BNPT juga menaruh perhatian pada reintegrasi sosial dan penguatan ekonomi mantan narapidana terorisme agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak kembali ke jaringan lama.
Di sisi lain, perlindungan terhadap objek vital nasional terus diperkuat, termasuk melalui sertifikasi profesi pengamanan serta antisipasi terhadap ancaman baru seperti penggunaan drone. Dalam kesempatan ini, Eddy mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi.
“Kami mengajak kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran paham radikal terorisme, baik di ruang fisik maupun ruang siber,” ajaknya.
Pada kesempatan tersebut, BNPT juga meluncurkan Laporan Situasi dan Tren Terorisme Indonesia 2023–2025 sebagai rujukan strategis bagi upaya penanggulangan terorisme ke depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.