RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk memaparkan pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga selama satu tahun berjalan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (30/01/2026).
Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan manusia, stabilitas demografi, dan ketahanan keluarga.
Wihaji melaporkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara presisi dan terukur, selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-6.
Wihaji menambahkan, isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi.
Baca juga : Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pembangunan Huntara Di Sumatera
"Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan kebijakan di daerah diperkuat melalui sinergi antara Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di setiap provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan pendampingan keluarga di wilayah sasaran.
“Penguatan koordinasi ini ditujukan untuk memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN juga melaporkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Baca juga : Kampung KB Manggala, Wujud Nyata Kehadiran Negara Bangun Keluarga
Pemerintah daerah yang mampu menjalankan indikator tersebut secara konsisten akan memperoleh insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.
Selain itu, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus diperkuat dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah terlibat aktif dalam pendampingan dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah sasaran, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG 3B, serta penguatan Gerakan Orang Tua Asuh dalam pencegahan stunting.
Pratikno menekankan, pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor agar kebijakan pembangunan manusia dapat dilakukan secara presisi.
Menanggapi arahan tersebut, Wihaji menegaskan komitmen Kemendukbangga untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mewujudkan stabilitas demografi dan peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Baca juga : Dirjen AHU Kemenkum Paparkan Sengketa Ahli Waris Di PT Pakerin
Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga meminta kesediaan Menko PMK untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional yang akan dilaksanakan pada awal Februari, dengan menghadirkan kepala perwakilan dan kepala dinas terkait dari seluruh daerah guna memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.