RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan, target pariwisata nasional 2026 tidak semata mengejar statistik kunjungan wisatawan, melainkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pembuka lapangan kerja, sekaligus penguat daya saing daerah.
Target pariwisata nasional tahun 2026 harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Sektor ini dinilai memiliki efek berganda yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan, Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 mencapai 16 juta-17,6 juta kunjungan.
Selain itu, pergerakan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,18 miliar perjalanan dengan devisa pariwisata sebesar 22-24,7 miliar dolar AS.
Baca juga : Demokrat Dukung Prabowo Jaga Stabilitas Ekonomi
Menurut Ni Luh, target tersebut tidak boleh dipandang sekadar angka statistik, melainkan sebagai upaya memperkuat pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.
“Seperti terbukanya lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, tumbuhnya ekonomi daerah, serta meningkatnya kebanggaan nasional terhadap sektor pariwisata Indonesia,” ujar Ni Luh dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Dia menekankan pentingnya percepatan implementasi Undang-Undang Kepariwisataan dan kerangka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) sebagai fondasi pembangunan sektor pariwisata ke depan.
Mantan jurnalis itu juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan pelaku industri terus memperkuat kolaborasi. Menurut dia, kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada sinergi dan harmonisasi regulasi lintas sektor.
Baca juga : Demokrat Kalsel Buka Peluang Calon Eksternal
“Pastikan setiap kebijakan yang kita ambil selaras dengan pilar Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi dan Keberlanjutan (ORIK). Mari kita buktikan, pariwisata Indonesia adalah sumber harapan dan katalisator bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai, pengembangan pariwisata nasional membutuhkan penyelarasan visi dan kerja sama yang kuat antarpemangku kepentingan.
Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap membantu Pemda mengatasi berbagai hambatan pengembangan sektor pariwisata, mulai dari persoalan infrastruktur, budaya dan hospitality, hingga penguatan city branding.
“Kemendagri siap mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kepala daerah dalam mendongkrak sektor pariwisatanya. Terkait perhotelan, pajak, maupun regulasi lainnya, mari kita review bersama. Kami siap berkolaborasi membangun co-creation bersama seluruh insan pariwisata,” ujarnya.
Baca juga : RI-Singapura Kerja Sama Ekonomi Hijau Dan Teknologi
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengadopsi pilar ORIK dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.
Pada pilar optimalisasi, Pemerintah daerah menyusun bundling package wisata dan event linkage tourism. Untuk pilar resiliensi, Pemerintah melakukan diversifikasi pasar wisatawan serta memperkuat standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) bagi industri pariwisata. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 23 Mei 2026 dengan judul "Adopsi Pilar ORIK, Kejar Devisa Jumbo Target Pariwisata Bukan Hanya Turis, Tapi Bisa Kerek Ekonomi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.