Jangan Pangkas Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tidak memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 meskipun pendapatan daerah tengah mengalami guncangan. Sebab, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, pembahasan RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta di tengah ekonomi dunia yang sedang gonjang-ganjing. 

“Tekanan ekonomi global berdampak terhadap anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Meski begitu, dia memastikan, pelayanan dasar masyarakat tetap jadi prioritas utama. Karena itu, anggaran pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap aman. 

Baca juga : Ronaldo Patahkan Kutukan Al Nassr

Menurut Khoirudin, berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dilanjutkan demi membantu masyarakat. “Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan,” tegasnya. 

Selain pendidikan dan kesehatan, penanganan banjir serta kemacetan juga masih menjadi fokus utama pembangunan Jakarta dalam RKPD 2027. Namun, terbatasnya pendapatan daerah, membuat Pemprov DKI harus putar otak mencari sumber pembiayaan baru. 

Khoirudin mengatakan, salah satu opsi yang disiapkan ialah skema pembiayaan kreatif, agar pembangunan tidak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah,” tandasnya. 

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail. Dia meminta penyusunan RKPD dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah. 

Baca juga : Sheila Dara Aisha, Fita Anggraini Sahabat Lama

Menurut dia, Komisi C mencermati sejumlah faktor yang berpotensi menekan kapasitas anggaran daerah. 

Mulai dari pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), tantangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga krisis energi global. “Kami ingin memastikan belanja daerah tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Ismail, Rabu (20/5/2026). 

Karena itu, Komisi C minta belanja daerah tetap difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. “Termasuk untuk penanganan banjir,” tandas Ismail. 

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengakui, kondisi fiskal tahun depan diperkirakan masih penuh tantangan. 

Baca juga : Turnamen Grand Slam, Janice Tjen Debut Di Roland Garros

Menurut Suharini, pengurangan DBH pada 2026 sangat mungkin berlanjut hingga 2027. Belum lagi tekanan geopolitik global yang ikut mempengaruhi kebutuhan belanja daerah. 

“DBH kita untuk tahun 2026 memang ada pengurangan. Rasanya tahun 2027 pun tidak akan jauh berbeda,” kata Suharini. 

Meski begitu, dia memastikan, sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanganan banjir, tetap menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. 

“Meskipun anggarannya bisa dipastikan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, transportasi, dan banjir tetap menjadi prioritas kita bersama,” ucapnya. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.