Sebelumnya
Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan subsidi energi dapat mencapai Rp 230 triliun hingga Rp 250 triliun apabila harga minyak bertahan di level 100 dolar AS per barel. Namun, sebagian kebutuhan tersebut bisa ditutup dari peningkatan penerimaan negara sektor energi.
"Itu artinya apa? Dari Rp 250 triliun, kita sudah dapat sekitar 50 persen dari peningkatan pendapatan lifting," ujarnya.
Selain migas, Pemerintah juga mengandalkan tambahan penerimaan dari penyesuaian royalti sejumlah komoditas tambang. Seperti nikel dan batu bara yang diperkirakan menambah pemasukan Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun.
"Jadi sekitar Rp 160 triliun sudah bisa ditutup dari sektor ESDM. Sisanya baru dilakukan efisiensi. Ini sebenarnya kuncinya," jelas Bahlil.
Baca juga : Haaland Vs Mbappe, Siapa Paling Gacor?
Diketahui, sejak 10 Juni 2026 harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau melonjak Rp 3.950 per liter. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah BBM nonsubsidi lainnya.
Penyesuaian tersebut dilakukan setelah harga minyak dunia sempat melambung akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.
Namun, kini kondisi mulai berubah. Berdasarkan data Energy Focus, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di bawah level 70 dolar AS per barel setelah mengalami penurunan hampir 4 persen. Sementara minyak mentah Brent ditutup mendekati 72,5 dolar AS per barel.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, Pemerintah harus konsisten menerapkan mekanisme pasar. Menurut dia, kenaikan Pertamax pada Juni lalu masih dapat dipahami karena harga minyak dunia sempat menembus 100 dolar AS per barel.
Baca juga : Korban Bergelimpangan, Bangunan Hancur Lebur
Namun, kondisi sekarang sudah berbeda karena harga minyak telah turun cukup signifikan. "Sekarang terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai 77 dolar AS per barel. Dengan penurunan itu pemerintah harus konsisten untuk menurunkan harga," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Kamis (25/6/2026).
Fahmy memperkirakan peluang penurunan harga Pertamax dapat terjadi pada awal Juli, mengikuti pola evaluasi harga BBM nonsubsidi yang dilakukan setiap bulan.
"Saya berharap awal Juli itu harga Pertamax bisa diturunkan kembali seperti semula, Rp 11.200. Saat itu menggunakan dasar ICP-nya 70 dolar AS per barel," katanya.
Menurut Fahmy, penurunan harga Pertamax penting untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi pengguna utama BBM tersebut. Selain itu, langkah tersebut dapat mencegah perpindahan besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Baca juga : Di Sidang Perdana, Mantan Ketua Ombudsman Didakwa Terima Suap 4,8 M
Jika migrasi pengguna terjadi secara masif, beban subsidi dan kompensasi energi justru berpotensi meningkat sehingga manfaat kenaikan harga Pertamax terhadap APBN menjadi tidak optimal. "Dengan pertimbangan tadi, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menurunkan harga Pertamax dan harus konsisten pada awal bulan," tegasnya. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.