RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Trenggono.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan implementasi Asta Cita Presiden.
Terutama, melalui penguatan kedaulatan pangan dengan penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian.
Baca juga : Siprus Jadi Gerbang Kolaborasi Inovasi Eropa dan Asia Tenggara
Program tersebut meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Kemudian, pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 titik yang tersebar di 500 kabupaten/kota guna memperkuat pasokan protein nasional.
Serta, Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam untuk mengurangi ketergantungan impor.
Selain itu, KKP juga menjalankan Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare guna mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir.
Selanjutnya, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan.
Serta, Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan sekaligus mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Trenggono menjelaskan, seluruh program tersebut dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Baca juga : BRINS & PNM Salurkan Klaim Asuransi bagi Nasabah Mekaar Korban Kebakaran
Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan program sesuai kebutuhan dan potensi daerah, memperkuat rasa memiliki masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.
"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Rakornas juga menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KKP dengan PLN, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Aspeksindo.
Selain itu, ditandatangani pula perjanjian kerja sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, swasembada pangan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa.
"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujarnya.
Baca juga : INDEF Dorong Penguatan Kolaborasi untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Ia optimistis, pelaksanaan enam program prioritas KKP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan.
"Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan dukungan DPR terhadap berbagai program prioritas KKP, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Dia memastikan, Komisi IV akan terus mendukung melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan agar seluruh program strategis KKP berjalan optimal.
"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujar Titiek, sapaan akrabnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.