RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, integrasi data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perlindungan sosial (Perlinsos) yang lebih tepat sasaran.
Hal itu dibuktikan melalui keberhasilan proyek percontohan (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi. Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mendagri menjelaskan, berdasarkan hasil pilot project hingga 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya dinilai berpotensi tidak layak.
Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak menerima bantuan dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition, fingerprint, dan retina mata," ujar Tito.
Baca juga : Mendagri Paparkan Strategi Perkuat Infrastruktur Digital
Ia menjelaskan, dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui kepemilikan aset tanah calon penerima bantuan.
Selain itu, data tersebut dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei dari rumah ke rumah (door to door).
Integrasi juga dilakukan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), untuk memastikan kepemilikan kendaraan bermotor calon penerima bantuan.
"Ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tetapi data yang dipakai sebagai fondasi adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," jelasnya.
Menurut Tito, integrasi data lintas kementerian dan lembaga akan menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Baca juga : Komisi II Usulkan Percepat Pencairan Kekurangan DBH
"Kalau seandainya jatuh ke tangan yang tidak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang tidak mendapat, padahal mereka membutuhkan," katanya.
Mendagri menambahkan, keberhasilan implementasi sistem di Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah memperluas penerapan e-government ke berbagai daerah.
Ia mengaku telah meninjau langsung pelaksanaan sistem tersebut di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghadirkan data yang akurat, real time, dan transparan sehingga mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.
"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," ujarnya.
Baca juga : Dini Rahmania: Yang Penting Cepat Dan Tanpa Pungutan
Karena itu, pemerintah menargetkan implementasi sistem e-government untuk program perlindungan sosial di 143 kabupaten/kota mulai Agustus 2026.
Daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan penuh dari kepala daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.