RM.id Rakyat Merdeka - Alarm krisis fiskal di daerah mulai berbunyi. Sebanyak 79 pemerintah daerah (Pemda) dilaporkan kesulitan membayar gaji pegawai akibat tekanan keuangan. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan tambahan anggaran (top up) Rp 20,5 triliun yang ditargetkan cair paling lambat pekan depan.
Purbaya mengatakan, tambahan dana tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya, untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu, jumlahnya Rp 20,5 triliun untuk 490 daerah. Kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu ini, tapi paling lambat minggu depan, kan ada prosesnya ya," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Purbaya optimistis suntikan dana tersebut mampu meringankan beban fiskal daerah. Terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai.
Baca juga : Pengembangan Kasus Korupsi Pajak Banjarmasin, KPK Sita Rp 12,5 Miliar
"Dengan bantuan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji dan pegawai ASN daerah juga termasuk PPPK-nya di pemda," ujarnya.
Ia memastikan besaran bantuan telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang memberikan tambahan anggaran apabila nantinya masih dibutuhkan.
"Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan," ujarnya.
Saat ditanya sumber anggaran, Purbaya menjelaskan dana berasal dari pos anggaran yang belum terpakai. Ia memastikan realokasi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program kementerian maupun lembaga.
"Ini cara kita manage uang. Ada kita geser sana-sini, pos mananya itu amat fleksibel. Jadi Anda nggak perlu tahu yang mana yang kita pakai, tapi uangnya ada," tegas Purbaya.
Baca juga : Abdul Fickar Hadjar: Harus Dibedakan Informasi Dan Penyebaran Hoaks
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membayar gaji pegawai. Kebutuhan khusus untuk belanja pegawai diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,5 triliun.
"Jadi kalau belanja pegawainya saja, 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun," ujar Tito di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Tito, jika ditambah kebutuhan belanja lainnya, nilainya mendekati Rp 14 triliun. Sementara berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kebutuhan bantuan fiskal secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 20 triliun.
"Kalau datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," katanya.
Tito menjelaskan, bertambahnya jumlah PPPK membuat beban belanja pegawai di sejumlah daerah meningkat signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan fiskal beberapa daerah melemah hingga kesulitan membayar gaji pegawai.
Baca juga : Muhammad Nasir Djamil: Jika Ada Unsur Pidana, Hukum Harus Ditegakkan
Mantan Kapolri itu juga meluruskan informasi yang beredar mengenai sikap Kemendagri terhadap usulan tambahan anggaran. Menurutnya, pemerintah bukan menolak bantuan, melainkan lebih dahulu mengevaluasi efisiensi belanja daerah agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Begitu kita bedah, ternyata banyak yang nggak efisien. Meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan, perjalanan dinas, dikurangi. Begitu dikurangin, ternyata cukup untuk membayar gaji," jelas Tito.
Diketahui, tekanan fiskal memang mulai dirasakan sejumlah pemerintah daerah setelah terjadi penyesuaian TKD. Salah satu daerah yang terdampak cukup berat adalah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Di wilayah tersebut, defisit APBD sekitar Rp 50 miliar. Kondisi ini memicu aksi unjuk rasa ratusan PPPK setelah muncul wacana merumahkan sekitar 2.000 pegawai. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.