RM.id Rakyat Merdeka - Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Zero Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 2027.
Namun, penerapannya dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran agar tidak mengganggu distribusi kebutuhan pokok serta stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Wibowo menyampaikan hal tersebut saat memimpin audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil) di Ruang Rapat Kakorlantas Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam arahannya, Wibowo menegaskan penegakan hukum terhadap kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih merupakan langkah terakhir.
Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan kebijakan Zero ODOL.
Baca juga : Layanan Polri 110 Terintegrasi di Tol Jakarta-Cikampek, Siap Layani 24 Jam
"Penegakan hukum ini adalah langkah terakhir. Langkah di hilir. Dan ini bukan menjadi langkah utama. Kami tetap fokus pada tindakan atau kegiatan pencegahan," kata Wibowo.
Ia menjelaskan, praktik over dimension dan over load memiliki dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, hingga infrastruktur.
Selain meningkatkan risiko kecelakaan, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih juga berkontribusi terhadap kerusakan jalan.
Sejumlah jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban berlebih berpotensi mengalami kerusakan.
"Fenomena ini over dimensi atau overload tentunya memiliki dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan juga infrastruktur yang sangat luar biasa. Kemudian adalah dampak lingkungan. Emisi gas buang juga akan menjadi lebih tinggi dan tentunya ini akan memengaruhi, termasuk juga ada dampak infrastruktur," tuturnya.
Baca juga : Korlantas Polri Matangkan Implementasi Layanan Polri 110 di Ruas Tol
Wibowo menyatakan, Korlantas Polri siap mendukung penuh kebijakan Zero ODOL pada 2027.
Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran dan bertahap, terlebih momentum awal penerapan kebijakan tersebut berdekatan dengan Ramadan dan Idul Fitri.
"Kegiatan Zero Over Dimension dan Overload ini betul-betul harus kita laksanakan dengan soft, dengan baik, tepat sasaran sehingga tidak memengaruhi ketersediaan bapokting, termasuk kestabilan harga menjelang puasa maupun Idul Fitri," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Konektivitas Kemenko Infrawil Odo R.M. Manuhutu mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Korlantas Polri.
Ia berharap kerja sama tersebut terus ditingkatkan, khususnya dalam memperkuat langkah preemtif dan preventif.
Baca juga : Dirgakkum Korlantas: Jangan Mudah Percaya Informasi Viral di Era Post-Truth
"Kita mungkin buat milestone-milestone pertemuan setiap dua bulan sampai sebelum Januari. Kita lihat milestone-nya apa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman dari Korlantas, dan apa dukungan yang diperlukan dari kementerian dan lembaga," ungkap Odo.
Odo juga meminta dukungan Korlantas agar kantor-kantor di daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa kebijakan Zero ODOL merupakan kebijakan pemerintah yang didukung bersama.
"Pada saat sosialisasi, kita juga bisa menggunakan kantor-kantor Korlantas di daerah, sehingga nanti seperti yang kita lakukan di daerah, kita menggunakan kantor Dishub, mengundang semua stakeholder, jadi semua bisa mengetahui bahwa pemerintah itu satu melakukan dukungan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.