RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan melalui Forum Konsultasi HAM 2026. Pemerintah menegaskan, masukan publik tidak boleh berhenti sebagai aspirasi, tetapi harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti secara jelas.
Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto mengatakan, suara masyarakat sipil akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan HAM.
“Kami ingin dan akan pastikan supaya suara dari masyarakat sipil juga menjadi aspek penting bagi Kementerian HAM dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan terkait HAM,” kata Mugiyanto dalam Forum Konsultasi HAM 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, Pemerintah tidak ingin partisipasi masyarakat hanya menjadi formalitas. Kementerian HAM akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk turut mengawal pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan forum.
“Kami akan memastikan dan membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman masyarakat sipil terlibat, untuk memastikan rekomendasi yang keluar dari Forum Konsultasi HAM ini terlaksana,” ujarnya.
Menurutnya, pelibatan publik akan menggunakan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna. Setidaknya terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi Pemerintah, yakni masyarakat didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana masukan tersebut digunakan.
Baca juga : Gerindra: Presiden Ingatkan Etos Kerja Para Menterinya
“The right to be heard, to be considered, to be explained,” ucapnya.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan menyampaikan pandangan, tetapi juga dapat mengetahui bagaimana Pemerintah merespons dan menggunakan masukan yang diberikan.
Forum Konsultasi HAM 2026 melibatkan berbagai unsur di luar pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, advokat dan jurnalis. Kemenham menghadirkan ekonom Vivi Alatas dan advokat HAM Haris Azhar sebagai narasumber untuk memberikan perspektif mengenai kondisi ekonomi, pembangunan, dan HAM.
Kehadiran narasumber dari luar Pemerintah dimaksudkan untuk memperkaya pembahasan sebelum forum menghasilkan rekomendasi bagi Kementerian HAM.
Mugiyanto mengatakan, Kemenham mendorong agar HAM menjadi salah satu haluan dalam pembangunan nasional. Pendekatan tersebut ditujukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM yang dapat muncul dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Menurut dia, persoalan HAM perlu dicegah sejak awal, bukan hanya ditangani setelah pelanggaran terjadi.
Baca juga : Hanura Hidupkan Api Semangat Bung Karno
“Kita mungkin tidak bisa mencegah atau tidak bisa memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi, tetapi kita bisa meminimalisir pelanggaran HAM itu terjadi,” ujarnya.
Dia menilai, pendekatan tersebut relevan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam pembangunan. Termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Untuk memperkuat pendekatan tersebut, Forum Konsultasi HAM dilengkapi dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM. Forum konsultasi melibatkan masyarakat sipil, sedangkan Musrenbang HAM melibatkan aparatur pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Forum Konsultasi HAM 2026 direncanakan menjadi forum tahunan Kementerian HAM yang secara khusus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil.
Pemerintah berharap forum tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen rekomendasi, tetapi dilanjutkan dengan kerja bersama untuk memastikan rekomendasi dapat diterapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Sofia Alatas mengatakan, forum tersebut dirancang untuk memetakan persoalan, kesenjangan, dan kebutuhan penguatan pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional.
Baca juga : Kolaborasi Ekosistem BUMN Dukung Program 3 Juta Rumah
“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan ruang ini secara terbuka dan aktif sehingga forum benar-benar menghasilkan masukan yang substantif,” kata Sofia.
Menurut dia, rekomendasi yang dihimpun dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Kemenham dalam menentukan langkah dan tindak lanjut pemajuan HAM sesuai kebutuhan masyarakat serta kondisi aktual di lapangan. ASI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 28 Agustus 2026 dengan judul "Forum Konsultasi HAM 2026 Kemenham Membuka Ruang Partisipasi Masyarakat Sipil"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.