RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian karena Pemerintah perlu memastikan validitas data penerima.
Bahlil mengatakan ketepatan data menjadi faktor penting agar kebijakan pengendalian subsidi BBM dapat diterapkan sesuai sasaran dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
"Itu masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid," ujar Bahlil setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/8/2026)
Menurut dia, Pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap data pembagian kelompok masyarakat berdasarkan desil yang akan menjadi dasar dalam penerapan kebijakan tersebut.
Baca juga : Bahlil Targetkan Lifting Minyak Naik Jadi 612.500 Barel Per Hari Pada 2027
Bahlil mengatakan Pemerintah tidak ingin kebijakan yang bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran subsidi justru menimbulkan persoalan akibat penggunaan data yang belum akurat.
"Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami," katanya.
Pemerintah sebelumnya membuka kemungkinan untuk membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi sebagai bagian dari upaya mengendalikan belanja subsidi energi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan subsidi BBM bagi kelompok masyarakat mampu berpotensi menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.
Baca juga : Zulhas Dapat Ucapan Ultah Dari Prabowo, Bahlil Tertawa Disebut Ganteng
Menurut dia, pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem.
Purbaya menilai sistem yang dimiliki Pertamina telah cukup memadai untuk mendukung penerapan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok masyarakat.
Dalam skema yang tengah dibahas, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, Purbaya mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat diterapkan sebelum seluruh sistem dan data yang dibutuhkan dinyatakan siap.
Baca juga : Program PLTS 100 GWp Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
Pemerintah dalam APBN 2026 mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun.
Sementara itu, jika digabungkan dengan kompensasi, anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi mencapai Rp 381,3 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah untuk terus mendorong perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar manfaatnya dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.