BREAKING NEWS
 

Perbanyak Dokter Spesialis

Pemerintah Buka 25 Program Pendidikan Baru Di RSPPU

Reporter : KINTAN PANDU JATI
Editor : BAMBANG TRISMAWAN
Selasa, 1 September 2026 07:03 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) dan Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/AGR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah membuka 25 program pendidikan dokter spesialis baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Langkah ini dilakukan untuk memperbanyak dokter spesialis, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ini ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) izin operasional bagi 25 PPDS di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) Tahap I Tahun 2026.

Kebijakan tersebut diumumkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono.

“Pemerintah mengambil langkah bersejarah. Kita baru saja merampungkan pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 PPDS,” kata Dudung.

Baca juga : Pemerintah Buka 25 Prodi PPDS Baru, Kejar Kekurangan 55.712 Dokter Spesialis

Dudung menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat itu, Presiden Prabowo mengingatkan Indonesia masih kekurangan 268.073 tenaga spesialis medis.

Dari jumlah tersebut, setidaknya dibutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini representasi dari hak hidup sehat rakyat kita, khususnya di daerah 3T dan daerah kepulauan terjauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis terutama kanker, jantung dan penyakit berat lainnya,” ujarnya.

Menurut Dudung, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sebelumnya sempat terhambat ketidakselarasan regulasi dan ego sektoral.

Adsense

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah melakukan debottlenecking melalui koordinasi KSP, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam dua bulan terakhir.

Baca juga : Sosialisasi Petugas Puskesmas Tanjung Priok Sukses Gaet Pasien Ikutan CKG

Dia menyebut terdapat tiga capaian utama Pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran.

Pertama, memperkuat pencetakan dokter spesialis. Pemerintah tidak hanya meluncurkan 25 program studi baru dengan skema hospital based di RSPPU, tetapi juga mengesahkan 160 program studi baru dengan skema university based.

Kedua, melakukan revolusi pembiayaan pendidikan. Pemerintah menetapkan biaya kontribusi PPDS secara afirmatif, yakni hanya Rp 2 juta per semester untuk program studi bedah dan Rp 1,5 juta per semester untuk program studi nonbedah.

“Kebijakan ini memastikan bahwa putra-putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi sebagai dokter spesialis,” jelasnya.

Ketiga, menyelesaikan status tenaga pendidik. Dudung mengatakan, status kepangkatan dokter pendidik klinis di RSPPU kini telah diakui dan disetarakan sebagai dosen tidak tetap melalui mekanisme resource sharing.

Baca juga : CKG Normalkan Tekanan Darah 45% Penderita Hipertensi

Dengan mekanisme tersebut, para dokter pendidik tidak perlu meninggalkan rumah sakit asal atau homebase. Dengan begitu, pelayanan pasien tetap menjadi prioritas tanpa mengorbankan kualitas pendidikan calon dokter spesialis.

“Mereka tidak perlu meninggalkan rumah sakit asalnya atau homebase sehingga pelayanan pasien tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan kualitas pendidikan calon dokter spesialis kita,” tuturnya.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, terutama di daerah terpencil. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya beban kerja tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, peserta PPDS, hingga peserta internship.

“Jadi kita sering sekali dengar, internship itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada, PPDS kerjanya sampai pagi-pagi, subuh-subuh. Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malam-malam,” katanya. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Selasa, 1 September 2026 dengan judul "Perbanyak Dokter Spesialis Pemerintah Buka 25 Program Pendidikan Baru Di RSPPU"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense