RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memperkuat operasional dan keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Satgas tersebut akan memastikan pemanfaatan KDKMP berjalan maksimal sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembentukan Satgas merupakan salah satu kesepakatan dalam pertemuan bersama Menteri Koperasi dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN di Kementerian Keuangan, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas keberlangsungan KDKMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan KDKMP yang akan disiapkan pemerintah.
“Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Purbaya.
Baca juga : Purbaya Pede, Tahun Ini Ekonomi Dekati 6%
Menurutnya, Satgas akan memastikan KDKMP dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal. Salah satunya dengan mendorong penyaluran barang-barang tertentu melalui infrastruktur KDKMP.
“Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” jelasnya.
Selain operasional, pemerintah juga memastikan pembiayaan KDKMP berjalan baik tanpa mengganggu kondisi perbankan.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran cicilan KDKMP. Dana tersebut nantinya ditransfer langsung kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.
“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Purbaya.
Baca juga : Purbaya Bilang Ada Gangguan, Tapi Sedikit
Ia menegaskan, anggaran untuk pembayaran cicilan tersebut telah tersedia dan bukan merupakan anggaran belanja tambahan (ABT).
“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegasnya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan, Pemerintah juga akan melakukan pengawalan melalui tim yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, dan unsur terkait lainnya.
Tim tersebut akan memastikan pemanfaatan dana dan utilitas KDKMP memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, termasuk memastikan barang-barang subsidi dapat menggunakan infrastruktur KDKMP.
“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkap Purbaya.
Baca juga : Adhi Karya Pangkas Anak Usaha, Dony Oskaria: Jangan Ada yang Baru
Sementara itu, pemerintah masih membuka ruang penyempurnaan bagi KDKMP yang dalam proses verifikasi dan validasi belum memenuhi seluruh persyaratan.
Purbaya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan kondisi perbankan agar tidak terganggu oleh pembiayaan KDKMP.
“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi,” ujarnya.
Melalui pembentukan Satgas dan pengawalan bersama tersebut, pemerintah berharap KDKMP dapat berkembang menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi daerah sekaligus memperkuat sistem logistik nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.