RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) gratis. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai seluruh mahasiswa PTN.
Hasil sementara penghitungan menunjukkan Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 93,74 triliun untuk menggratiskan pendidikan di seluruh PTN.
“Terkait kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000,” ungkap Brian dikutip Selasa (22/9/2026).
Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan pembiayaan bagi 2.833.169 mahasiswa PTN vokasi maupun akademik, mulai jenjang D3, D4 hingga S1.
Brian mengatakan, hasil penghitungan tersebut akan dibawa dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skenario. Termasuk kemungkinan penerapan kebijakan secara bertahap.
“Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meski memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya,” katanya.
Baca juga : Perumnas Perluas Hunian Bersubsidi Di Perkotaan
Menurut Brian, Pemerintah saat ini masih memetakan kondisi masing-masing PTN. Pemetaan mencakup kebutuhan setiap perguruan tinggi, jumlah mahasiswa, serta standar pembiayaan per mahasiswa.
Hasil penghitungan dan pemetaan tersebut akan menjadi dasar Pemerintah dalam menentukan skema pendidikan tinggi gratis, sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan PTN.
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” ujarnya.
Baca juga : Hengkang Dari PKB, Wali Kota Cimahi Jadi Ketua DPD II Golkar
Brian menilai, Pemerintah akan melihat kemungkinan penerapan pendidikan tinggi gratis secara menyeluruh maupun bertahap.
Jika seluruh prasyarat dan kemampuan anggaran memungkinkan, kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterapkan secara langsung. Namun, jika belum memungkinkan, Pemerintah akan menyusun tahapan implementasi mulai 2027 hingga 2029.
“Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitung-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN,” jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.