RM.id Rakyat Merdeka - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan data pribadi seorang pejabat yang belakangan beredar dan disebut sebagai dugaan kebocoran data bukan berasal dari insiden baru. Hasil analisis awal BSSN menunjukkan data tersebut merupakan gabungan informasi terbuka dan data dari sejumlah kebocoran yang pernah terjadi sebelumnya.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan, data tersebut dikumpulkan kembali dan diedarkan ulang oleh pihak tertentu.
“Begitu informasi awal ini muncul, tim kami langsung melakukan analisis. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kebocoran data yang beredar bukan berasal dari insiden baru. Data itu merupakan himpunan dari berbagai informasi terbuka dan kebocoran data yang pernah terjadi sebelumnya, yang dikumpulkan ulang lalu diedarkan kembali oleh pihak tertentu,” ujar Sulistyo dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Sulistyo yang juga menjabat Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pemerintah (Gov CISRT) menegaskan, meski data yang beredar merupakan data lama, BSSN tetap menindaklanjuti peredarannya.
Baca juga : Keamanan Anak Tak Cuma Tempelan Di Ruang Digital
BSSN berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber dan sarana yang digunakan dalam peredaran data tersebut.
“Kami sepandangan dengan Kemkomdigi. Meskipun ini data lama, kami tidak menganggapnya sepele. Data yang pernah bocor tetap bisa disalahgunakan bila diperjualbelikan kembali. Karena itu penelusuran dan penindakan tetap berjalan,” kata Sulistyo.
Jangan Sebarkan Data Pribadi
BSSN mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarluaskan tangkapan layar, unggahan, maupun potongan data pribadi milik siapa pun, termasuk pejabat publik.
Sulistyo mengatakan, data pribadi tetap merupakan informasi yang perlu dilindungi, meskipun sebelumnya pernah beredar atau berasal dari berbagai informasi terbuka.
Baca juga : PANDI Temui BSSN, Bahas Keamanan .id Hingga Peta Nasional IIV
“Data pribadi tetaplah data pribadi, siapa pun pemiliknya, apa pun latar belakang sosial dan ekonominya dan meskipun sudah pernah beredar yang berasal dari berbagai informasi terbuka. Setiap kali kita membagikannya ulang, kita ikut memperpanjang risikonya. Mari kita jaga ruang digital bersama dengan tidak ikut memviralkan,” tuturnya.
BSSN juga meminta masyarakat melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan akun dan data pribadi. Salah satunya dengan mengganti kata sandi akun penting, terutama jika kata sandi yang sama telah digunakan dalam waktu lama atau digunakan pada banyak layanan.
Masyarakat juga dianjurkan menggunakan kata sandi berbeda untuk setiap akun dan memanfaatkan password manager. Selain itu, autentikasi dua langkah atau multi-factor authentication (MFA) perlu diaktifkan pada email, media sosial, dan layanan keuangan.
Masyarakat diminta mewaspadai telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan instansi dan meminta kode OTP maupun data pribadi.
Baca juga : BSSN Raih Penghargaan BPS, Perkuat Keamanan Data Nasional
BSSN juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan layanan atau bot yang menawarkan fitur “cek data” atau jual beli data pribadi. Masyarakat juga diminta tidak mengunggah data pribadi di media sosial.
“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah terus memperkuat pelindungan sistem dan penindakan. Kebiasaan sederhana dalam mengganti kata sandi, mengaktifkan verifikasi dua langkah dan tidak mengunggah data pribadi menjadi benteng pertama yang sangat berarti,” pungkas Sulistyo.
Masyarakat yang menemukan indikasi insiden siber dapat melaporkannya melalui kanal resmi BSSN.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.