RM.id Rakyat Merdeka - Percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi hingga desa dan kelurahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas, koordinasi lintas lembaga, serta pelaksanaan program kesehatan secara nyata agar upaya penanggulangan TBC dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).
Wiyagus menjelaskan, setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
Pemerintah provinsi berperan mengendalikan kebijakan, bupati dan wali kota mengintegrasikan program ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecamatan menjadi koordinator operasional, sedangkan pemerintah desa dan kelurahan berperan dalam pendataan serta deteksi.
Baca juga : Kemendagri Dorong Layanan BPHTB Lebih Cepat, Transparan dan Terintegrasi
“[Pemerintah pada tingkat] provinsi ini sebagai pengendali kebijakan, sekali lagi, kemudian bupati dengan wali kota ini sebagai yang mengintegrasikan program APBD, kemudian juga kecamatan ini sebagai koordinator operasional, … kemudian juga dari desa dan lurah ini pendataan dan deteksi,” ujar Wiyagus.
Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan TBC tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, akademisi, dan media dinilai memiliki peran penting dalam menyosialisasikan penanganan TBC sekaligus menghilangkan stigma terhadap penyakit tersebut.
“Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” ungkapnya.
Wiyagus menambahkan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan TBC merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
Baca juga : Mendagri-Menteri PKP Lepas 125 Truk, Sukseskan Program Gentengisasi Prabowo
Karena itu, dukungan terhadap program kesehatan, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan eliminasi TBC, harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jadi tidak usah khawatir gitu, kalau kita mendukung [program] CKG (Cek Kesehatan Gratis), mendukung eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata-mata mendukung Bapak Presiden, tetapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar-benar operasional dan berjalan, kemudian dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wiyagus mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memasukkan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar program penanggulangan TBC yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui APBD benar-benar dilaksanakan di lapangan.
“[Kita pastikan] ini benar-benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas gitu, tetapi tidak operasional,” tegasnya.
Baca juga : Mendagri Ngariung Bareng Sopir Truk Genteng, Santap Nasi Liwet di Plered
Pada kesempatan itu, Wiyagus juga menyampaikan apresiasi kepada para kader TBC yang membantu pelaksanaan program di tengah masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti keberanian dan semangat para kader perempuan dalam menjalankan tugas tersebut. “Kemudian khusus kepada kader TBC sekali lagi terima kasih ya,” tuturnya.
Kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bupati Jepara Witiarso Utomo, serta jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kader kesehatan se-Jawa Tengah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.