RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 836 sekolah luar biasa (SLB) menjadi sasaran program revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026.
Program ini tidak sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memastikan tersedianya fasilitas yang aman, aksesibel, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
Melalui finalisasi desain teknis pembangunan dan bimbingan teknis di Tangerang, Banten, Kemendikdasmen mendorong setiap sekolah memiliki perencanaan revitalisasi yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran, pendampingan, hingga pengembangan kemandirian murid.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
Karena itu, kondisi bangunan dan ketersediaan fasilitas sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
“Revitalisasi ini bukan tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan gedung sekolah yang representatif dan pendidikan yang unggul,” ujar Mu'ti saat membuka kegiatan di Tangerang, Banten, Senin (2/11/2026).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Tatang Muttaqin menyampaikan bahwa kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di Indonesia masih besar.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), lebih dari 900 ribu ruang kelas mengalami kerusakan sedang dan berat serta membutuhkan penanganan. Sejumlah sekolah juga masih memerlukan ruang kelas baru.
“Di balik angka-angka tersebut ada jutaan anak yang menanti ruang belajar yang aman, nyaman, sekaligus layak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di SLB,” kata Tatang.
Baca juga : 55 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Layak
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SLB merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan Asta Cita keempat.
Bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, sekaligus dapat melibatkan masyarakat dan memanfaatkan bahan bangunan dari lingkungan sekitar.
Tatang mengingatkan para kepala sekolah agar menggunakan bantuan sesuai kebutuhan dan rencana yang telah disusun.
Dia juga meminta mereka tidak menanggapi permintaan yang menyimpang dari peruntukan bantuan.
Pengawasan pelaksanaan program dilakukan dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Kebutuhan Fasilitas Setiap SLB Berbeda Kebutuhan fasilitas setiap SLB tidak sama karena harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SLBN Surade, Rhadeya Phawitra, menyampaikan sekolahnya membutuhkan ruang serbaguna, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), dan ruang keterampilan.
Menurutnya, kondisi bangunan yang sudah tua serta atap yang bermasalah memengaruhi kenyamanan kegiatan belajar.
Baca juga : Mendikdasmen Sebut MBG Bikin Kehadiran Siswa di Sekolah Meningkat
Instalasi listrik yang tidak stabil juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu penggunaan perangkat elektronik, termasuk Interactive Flat Panel atau Papan Interaktif Digital (IFP/PID). Selain kondisi bangunan, aksesibilitas juga menentukan kesempatan murid mengikuti kegiatan sekolah.
Bagi peserta didik dengan hambatan motorik, jalur yang sulit dilalui dapat membatasi ruang gerak mereka.
Sebaliknya, fasilitas yang aksesibel memungkinkan pengguna kursi roda mengikuti kegiatan di luar kelas dan berinteraksi dengan teman-temannya secara lebih mandiri.
Kebutuhan ruang khusus juga disampaikan Kepala SKH Melati Ceria Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rina Hadiastuti.
Dia mengatakan, sekolahnya membutuhkan ruang bina wicara dan okupasi.
Selama ini, layanan tersebut dilakukan di rumah milik orang tua murid yang dipinjamkan kepada sekolah.
Lokasinya cukup jauh, sementara ruang yang digunakan belum memiliki sekat untuk memisahkan kegiatan.
Rina menceritakan pengalaman ketika dua guru memberikan pembelajaran kepada dua peserta didik autistik dalam satu ruangan.
Pada saat bersamaan, seorang guru mengajarkan instruksi “tutup”, sementara guru lainnya memberikan instruksi “buka”. Situasi tersebut membuat murid kebingungan.
Baca juga : Puncak Bulan Bahasa 2026, Kemendikdasmen Luncurkan 16 Produk dan 2 Program
Menurut Rina, ruang khusus yang lebih tenang dan tertata dibutuhkan agar pendampingan dapat berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Kegiatan finalisasi desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) dan bimbingan teknis dilaksanakan dalam dua gelombang.
Gelombang pertama berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2026. Sementara gelombang kedua dilaksanakan pada 2-5 November 2026.
Pada gelombang kedua, kegiatan diikuti 315 peserta yang terdiri atas 133 kepala sekolah, 133 tenaga perencana, serta 49 panitia dan pendamping.
Tatang mengingatkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan atau perbaikan gedung.
Fasilitas yang tersedia harus benar-benar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
“Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah yang layak bukan sekadar fasilitas. Sekolah adalah ruang untuk merasa aman, dihargai, diterima, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkasnya.
Melalui perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, revitalisasi diharapkan menghasilkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ruang terapi, jalur yang aksesibel, ruang keterampilan, hingga bangunan yang aman menjadi bagian penting dari layanan pendidikan yang dibutuhkan peserta didik SLB.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.