RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan pada tahun 2019 sudah tidak berlaku.
Pasalnya, pencabutan Suket tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
Menurut Yusril, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal. Surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bukan Sekadar Tindakan Administratif
Baca juga : Usulan Pemakzulan Gibran Dibawa Ke Paripurna Hari Ini
Yusril menegaskan, pencabutan tersebut tak sekadar tindakan administratif. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
"Setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus," jelas Yusril.
Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), lanjutnya, hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat, tidak dapat mengajukan PK.
"Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," cetus Yusril.
Baca juga : Wapres: Saran Presiden Saya Fight Di PTUN
Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda.
Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Implikasi Persyaratan Konstitusional Wapres
Dalam pandangan Yusril, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden," beber Yusril.
Baca juga : Soal Perlawanan Di PTUN, Begini Sikap Yusril & Kuasa Hukum Gibran
"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," lanjutnya.
Gugatan Denny Indrayana
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan tersebut, Yusril memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa.
Dia berpendapat, dengan telah dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.