Sebelumnya
“Kami meyakinkan sekali lagi tidak ada pengaruh ke kepegawaian. Tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pengurangan benefit, semua berjalan apa adanya. Bahkan kami meyakini dengan efisiensi kita bisa mem-pass on ini untuk kenaikan benefit bagi (pegawai) PNM dan Pegadaian,” tuturnya.
Sejauh ini, Kementerian BUMN menyebut rencana sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian sudah mendapat persetujuan dari seluruh regulator yakni OJK, Bank Indonesia, LPS, KSSK, dan Komite Privatisasi.
Tiko menyebut, OJK menyampaikan dukungan dengan pesan agar ekosistem BUMN ini bisa menerapkan prinsip-prinsip PSAK 71 secara baik. Selain itu, valuasi saham PNM dan Pegadaian diharap berlangsung wajar saat right issue dilakukan BRI.
Menyoal ini, Bank Indonesia (BI) berpesan, agar sumber pendanaan alternatif tetap dimiliki PNM dan Pegadaian. BI mendukung pembentukan holding karena langkah ini dipercaya mempercepat digitalisasi UMKM dan memperkuat inklusi keuangan.
Baca juga : Holding BUMN Ultra Mikro Buka Akses Keuangan Hingga Ke Pelosok Negeri
Senada, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan harapan agar ekosistem ini bisa menjadi mitra lembaga keuangan lain seperti BPR, dan menghindari praktik monopoli dalam berkegiatan.
Kemudian, Komite Stabilitas Sistem Keuangaan (KSSK) memastikan pembentukan ekosistem ini tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap industri perbankan nasional.
Terakhir, Komite Privatisasi telah memberi persetujuan dengan catatan agar right issue BRI diikuti pemerintah. Peran serta Pemerintah terjadi melalui penyetoran saham Seri B negara di Pegadaian dan PNM.
Tiko mengatakan nantinya right issue akan ada keterbukaan informasi yang kami sampaikan segera setelah kami konsultasi dengan DPR, di mana BRI akan right issue diharapkan terjadi di triwulan ketiga.
Baca juga : DPR Ingatkan, Impor Beras Bukan Soal Bisnis Semata Tapi Juga Ideologi
"Right issue ini akan diikuti pemerintah dan ini telah disetujui komite privatisasi. Kemudian pemerintah akan menyetorkan penyetoran modal non-tunai dan pertahankan satu lembar saham dwiwarna di PNM dan Pegadaian, sehingga pemeirntah memiliki kontrol langsung ke PNM dan Pegadaian melalui saham dwiwarna itu,” paparnya.
Secara umum dalam rapat tersebut, dukungan terhadap pembentukan holding BUMN ultra mikro mengalir dari kalangan legislatif di Komisi VI DPR.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut, pertemuan antara lembaga legislatif dengan Kementerian BUMN kali ini hanya bersifat konsultasi.
Dia memandang rencana pembentukan ekosistem BUMN untuk ultra mikro sudah tepat untuk membangkitkan ekonomi Indonesia.
Baca juga : PGN Medan Layani Pemasangan Gas Untuk Hotel Dan UMKM Baru
“Ini mungkin salah satu terobosan Menteri BUMN dan Presiden agar UMKM bisa bangkit. Saya kira ini rapat konsultasi, bukan rapat persetujuan. Ini kebijakan yang tepat oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi kita, terutama membunuh rentenir. Kebijakan ini menyelamatkan rakyat Indonesia dari praktik rentenir yang mematikan rakyat miskin,” ujar Andre.
Sementara itu, Anggota Komisi VI dari Partai Golkar Nusron Wahid menambahkan, rencana konsolidasi bisnis BRI, PNM, dan Pegadaian adalah peristiwa bisnis. Karena itu, dia mengimbau agar tidak ada pihak manapun yang mempolitisasi rencana pembentukan ekosistem ini.
“Konsolidasi unit usaha mikro ini kan peristiwa bisnis, bukan peristiwa politik. Saya setuju dengan Menteri, rangkaian kegiatan ini secara filosofi adalah peristiwa bisnis. Ini adalah pergeseran dari entitas punya negara pindah ke kantong BRI, hanya ini kemudian menumbuhkan kapitalisasi, secara teknikal bisnis bahwa sama-sama mempunyai kemanfaatan,” pungkasnya. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.