Dewan Pers

Dark/Light Mode

Menteri Erick : Integrasi Pembiayaan Ultra Mikro Jadi Prioritas Pemerintah

Jumat, 26 Februari 2021 12:07 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Instagram)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjamin keberpihakan pemerintah terhadap upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Upaya ini menjadi satu dari tiga program prioritas pemerintah saat ini, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. "Integrasi ekosistem BUMN untuk ultra mikro masuk dalam bagian program Indonesia Bekerja, sebagai pembuktian keberpihakan negara. Bagaimana peran BUMN dalam pemulihan ekonomi sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami,” ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (26/2).

Berita Terkait : Hadapi Disrupsi Informasi Saat Pandemi, Wapres Ma`ruf Dorong Akademisi Terus Berinovasi

Yang tidak kalah penting sambung Erick, mengembangkan bagaimana sinergitas dari pengembangan ultra mikro dengan adanya BRI, PNM, maupun Pegadaian, yang diharapkan ke pembentukan dari keberpihakan kepada UMKM bisa tercerminkan dari program konsolidasi ini.

Rencananya, integrasi ekosistem BUMN untuk ultra mikro akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Holding ini ditargetkan terbentuk pada 2021.

Berita Terkait : Mendikbud: Guru PAUD Dan SD Prioritas Divaksinasi

Menurut mantan bos sepakbola Inter Milan ini, pembentukan integrasi BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR.

Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. "Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75 persen. Setelah integrasi terbentuk, BRI akan memegang 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah RI tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna," ucapnya.
 Selanjutnya