DPR Ingatkan, Impor Beras Bukan Soal Bisnis Semata Tapi Juga Ideologi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menolak keras rencana pemerintah impor beras 1 juta ton. Bagi Johan, kebijakan impor ini bertentangan dengan konstitusi.

"Sebagai awal, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersepakat bahwa impor beras ketika panen raya adalah penghianatan terhadap konstitusi," tegas Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama para pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) dan BUMN Pangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/3).

Johan mengingatkan, dasar terbentuknya pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi bertujuan melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. 

Karena itu, dia bertanya-tanya, pemerintah hendak melindungi siapa dengan mendatangkan beras dalam jumlah sangat besar masuk ke Indonesia. 

"Kita tahu impor beras ini bukan soal bisnis semata tapi soal ideologi. Soal konstitusi. Saya ingin bertanya ideologi apa yang dipakai oleh pemerintah. Apakah kita ingin melindungi petani-petani Vietnam, petani Thailand?” tanya Johan.

Johan lalu mengungkit pidato Presiden Jokowi dalam pengantar APBN lalu di Istana Negara yang telah menugaskan kepada Kementan bahwa APBN yang digelontorkan untuk tahun 2021 harus mampu mendongkrak kesejahteraan petani.

Baca juga : Ringankan Beban Warga, UBL Bagikan Sayur dan Sembako Gratis

Jokowi menugaskan kepada Kementan dan jajarannya agar Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun ini harus bisa mencapai 102 hingga 104. 

"Tapi akibat (pengumuman) impor beras saat panen raya ini, NTP (petani) kita sekarang sudah pada angka 97 loh, sudah di bawah 100. Makin jauh panggang dari api kita bicara soal kesejahteraan bagi petani ini," jelasnya.

Sementara, Johan memberikan apresiasi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) yang tidak akan melaksanakan kebijakan impor beras kendati sudah mendapat penugasan dari pemerintah.

Menurutnya, ini kabar baik dan menunjukkan komitmen Buwas menjalankan tugasnya melindungi para petani agar bisa menikmati hasil jerih payahnya saat panen raya ini. "Terima kasih. Bapak luar biasa dan berpegang pada ajaran konstitusi kita," tegasnya.

Johan berharap, pemerintah bisa lebih serius memastikan ketersediaan pangan dalam negeri. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi kenaikan produktivitas beras pada periode Januari hingga April ini.

Untuk itu, dia meminta Kementan agar data-data tersebut bisa digunakan untuk meyakinkan kementerian/lembaga lainnya bahwa ketersediaan beras cukup, sehingga tidak perlu impor.

Baca juga : Pastikan Operasional Tepat Waktu, Kiai Said Tinjau LRT Jabodebek

"Jangan sampai ketika kami tanya (Kementan) kenapa impor, jawabannya ya hasil Rakortas (rapat koordinasi terbatas). Bapak harus bisa meyakinkan Mendag, Menko Perekonomian sebagaimana Anda meyakinkan kami di Komisi IV bahwa prognosa pangan kita dalam posisi yang bagus. Jadi jangan hanya kami yang diyakinkan," pinta Johan.

Sementara, Buwas melaporkan total prakiraan produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Maret sampai April 2021 sebesar 17,3 juta ton.

Diperkirakan surplus GKG setara beras mencapai 6 juta ton, melebihi tingkat kebutuhan GKG bulanan. 

“Maka dibutuhkan peningkatan penyerapan gabah dalam negeri untuk menjaga harga agar sampai di produsen tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini jadi perhatian kami karena masa puncak panen diperkirakan Maret-April 2021," katanya.

Buwas menjelaskan, stok beras Bulog saat ini mencapai 883. 585 ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton.

Sementara, realisasi pengadaan gabah atau beras Januari hingga 14 Maret ini sudah mencapai 70.940 ton. 

Baca juga : PWI Jakbar Ingatkan DPRD, Akomodir Masukan Warga

Memasuki panen raya target penyerapan Maret-april untuk CBP sebesar 390 800 ton sehingga diharapkan CBP pada akhir April sudah di atas 1 juta ton. 

Ada pun keputusan Rakortas pada 28 Februari lalu telah menugaskan Bulog untuk impor CBP antara 1 hingga 1,5 juta ton. 

Sayangnya, sambung Buwas, kebijakan tersebut dilakukan tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif. 

“Maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan lagi sehingga kinerja Bulog baik secara finansial dan operasional," tambah dia. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.