RM.id Rakyat Merdeka - Konflik antara Israel dan Iran telah menjadi salah satu sumbu ketegangan utama di kawasan Timur Tengah. Didorong oleh rivalitas ideologis, geopolitik, dan pertarungan pengaruh atas dunia Islam, konfrontasi antara keduanya semakin kompleks.
Israel, dengan dukungan militer dan diplomatik dari Amerika Serikat, merasa terancam oleh program nuklir Iran dan aktivitas proksi milisi Syiah di wilayah seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.
Di sisi lain, Iran memandang Israel sebagai simbol imperialisme Barat dan sebagai penghambat utama perjuangan Palestina. Ketegangan meningkat drastis, Israel meluncurkan Operasi Rising Lion, menyerang fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Arak, dengan dukungan logistik dari Mossad.
Dalam dua belas hari, perang ini menewaskan lebih dari 600 orang di Iran dan 28 orang Israel dan menyebabkan kerusakan berat pada sejumlah infrastruktur nuklir Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal Sejjil dan drone ke Israel, termasuk ke Soroka Medical Center di Beersheba.
Baca juga : Tahun Baru Hijriah, Menag Ajak Umat Islam Refleksi Makna Hijrah
Potensi konflik berpotensi meluas ketika Amerika Serikat melibatkan diri melalui Operation Midnight Hammer, menghantam tiga lokasi bunker nuklir Iran. Serangan ini menunda program nuklir Iran hanya dalam hitungan bulan, meski diklaim sebagai pencapaian besar. Parlemen Iran merespons dengan menghentikan kerja sama dengan IAEA dan menolak protokol NPT.
Sementara itu, lebih dari 100.000 warga Tehran mengungsi, dan internet mengalami pemadaman selama lebih dari 12 jam. Situasi tersebut kini berada pada fase gencatan senjata yang diperantarai oleh Presiden AS, Donald Trump.
Lantas bagaimana peran Indonesia—sebagai negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar di dunia menyikapi perang Irsrael vs Iran. Posisi Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi aktor penengah atau "juru damai".
Namun, peluang tersebut sia-sia apabila tidak dibarengi dengan aktualisasi prinsip politik luar negeri yang lebih kontekstual dan berani mengambil posisi konstruktif.
Baca juga : Prabowo: Indonesia Berpeluang Jadi Salah Satu Negara Emisi Karbon Nol
Bebas Aktif: Dari Sejarah ke Tantangan Kontemporer
Prinsip bebas aktif yang dikembangkan sejak era Presiden Soekarno merupakan pijakan moral dan ideologis yang kuat dalam lanskap politik global. Bebas dari aliansi kekuatan besar, tetapi aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.
Namun, dalam praktik kontemporer, prinsip ini seringkali terjebak pada sikap retoris yang tidak dibarengi tindakan konkret. Sebagai contoh, dalam laporan Foreign Policy tahun 2023, disebutkan bahwa Indonesia relatif pasif dalam merespons serangkaian konflik besar di Timur Tengah, termasuk perang sipil di Suriah, agresi Saudi di Yaman, maupun normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Teluk dengan Israel lewat Abraham Accords.
Padahal, Indonesia memiliki posisi tawar yang signifikan sebagai anggota aktif OIC. Menurut survei Pew Research Center (2023), lebih dari 70 persen responden Muslim Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menilai konflik Israel-Iran sebagai ancaman besar bagi stabilitas global.
Baca juga : Sri Mulyani Tegaskan Prinsip Bebas Aktif Indonesia Di Tengah Konflik Geopolitik
Hal ini menunjukkan adanya tekanan dari masyarakat sipil agar Indonesia memainkan peran lebih aktif di dunia internasional, terutama dalam isu-isu yang menyangkut dunia Islam.
Konflik antara Israel dan Iran telah melampaui dimensi regional. Dalam laporan International Crisis Group, disebutkan bahwa serangan udara Israel terhadap fasilitas militer Iran di Suriah telah meningkat tajam dalam dua tahun terakhir, sementara Iran memperluas pengaruhnya melalui milisi-milisi Syiah di Irak dan Hizbullah di Lebanon.
Eskalasi ini membawa risiko perang terbuka yang bisa melibatkan kekuatan global. Dalam konteks tersebut, Indonesia dapat menawarkan inisiatif dialog yang dimulai dari isu-isu kemanusiaan dan perlindungan situs-situs suci agama, sebelum menyentuh isu sensitif seperti senjata nuklir dan pengaruh militer.
Misalnya, Indonesia dapat memfasilitasi "Track II diplomacy" yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan mantan diplomat dari kedua negara serta negara-negara Teluk.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.