RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia, Vietnam dan Filipina dinobatkan sebagai tiga negara penyumbang polusi udara terbesar di Asia Tenggara. Namun, PBB bisa memakluminya.
Menurut Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Rachel Kyte, polusi udara menjadi hal lumrah yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Ini, katanya, sebagai tanda pembangunan yang berkelanjutan.
Dia menambahkan, negara-negara berkembang membutuhkan dukungan untuk mengurangi tingkat polusi udara di wilayahnya. Meski demikian, dia mengapresiasi upaya Indonesia mengangkat isu perubahan iklim menjadi fokus pemerintah.
“Bukan hal yang mudah untuk melakukan pembangunan tanpa adanya polusi,” tuturnya dalam video conference di kantor perwakilan PBB di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Basuki Beri Bocoran Lokasi Ibu Kota Baru Dekat Kawasan Pertambangan
“Negara-negara berkembang ini perlu mendapatkan dukungan. Karena tidak mudah untuk melakukan pembangunan tanpa adanya polusi udara,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan PBB, lebih dari 600 juta populasi di Asia Tenggara dan setengahnya terdampak polusi udara. Masalah ini bisa diselesaikan jika negara maju mendampingi negara berkembang menggunakan kebijakan ramah lingkungan.
“Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak tanpa memberi solusi. Ini masalah bersama,” lanjut Kyte.
Dia mengajak para investor asing dari negara maju bisa menawarkan solusi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan saat menjalin kerja sama dengan negara berkembang di Asia.
Baca juga : Shopee Memperkuat Pasar Asia Tenggara
“Banyak negara melupakan proses transisi untuk membagikan teknologi dengan keramahan lingkungan. Ini yang harus kita ingatkan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, empat tahun terakhir menjadi catatan terpanas suhu di bumi. Bahkan di Arktik, suhu naik 3 derajat Celcius sejak 1990. Ketinggian laut juga meningkat, dan membuat kehidupan laut terancam.
Selain itu, perubahan iklim juga mengancam kesehatan manusia, di mana polusi udara, gelombang panas dan berisiko pada ketahanan pangan.
Isu mengenai pengurangan emisi karbon melalui sektor ekonomi ini akan menjadi pembahasan PBB dalam Pertemuan Iklim PBB di New York pada 23 September mendatang. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bentuk implementasi dari Perjanjian Iklim di Prancis pada 2015.
Baca juga : Ngupas Kelapa Tanpa Sarung Tangan, Menteri Susi Dipuji Netizen
Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Pertemuan Iklim PBB 2019, Luis de Alba menyebutkan, pertemuan tersebut bukan sekadar menjadi bentuk kesadaran akan pentingnya isu perubahan iklim. Tetapi lebih khusus untuk menemukan solusi masalah ini.
Sebab, kata Luis de Alba, setiap negara anggota akan diminta untuk mempresentasikan proposal berisi rencana konkret, realistis, dan kompatibel untuk menanggapi masalah peningkatan pemanasan global. Diprediksi pada 2020, pemanasan global akan meningkat hingga 1,5 derajat Celcius. [DAY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.