RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan sebuah resolusi, proposal gencatan senjata yang dibesut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Menurut AS, resolusi itu telah diterima Israel.
Pemerintah Indonesia menyambut disahkannya Resolusi DK PBB sebagai langkah untuk mewujudkan gencatan senjata dan penyelesaian komprehensif konflik di Jalur Gaza akibat agresi Israel sejak Oktober 2023.
Resolusi yang diajukan AS didukung 14 negara anggota DK. Sementara Rusia memilih abstain. Resolusi DK PBB Nomor 2735 tahun 2024 disahkan pada Senin (10/6/2024).
“Resolusi DK PBB terkait proposal tiga fase gencatan senjata. Ini langkah yang sudah lama tertunda. Namun penting untuk menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan mewujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Baca juga : Pejabat Yang Bohong Isi LHKPN Jangan Dilantik
Sebagaimana pernyataannya di media sosial X, Kemlu mendesak semua pihak mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan di Jalur Gaza.
Kemlu juga mengharapkan gencatan senjata mendatang dapat menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan yang amat mendesak bagi rakyat Palestina. Termasuk membuka jalan terhadap terwujudnya solusi dua negara sebagai langkah penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Merespons pengesahan resolusi DK PBB, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, resolusi tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina yang menginginkan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza dan agresi Israel berakhir.
“Rakyat Palestina bersatu untuk mendukung penerapan penuh resolusi DK PBB tersebut,” tegas Dubes Mansour.
Baca juga : Luna Maya, Nangis Ditinggal Maxime
Senada, Hamas, faksi yang berkuasa di Jalur Gaza, Palestina, sejak 2007 mendukung resolusi tersebut serta menyatakan kesediaannya bekerja sama.
Resolusi DK PBB tersebut disahkan di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti sejak Oktober 2023.
Serangan Israel itu menewaskan lebih dari 36.600 warga sipil, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak serta melukai lebih dari 83.000 orang.
Menurut PBB, agresi Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih dan obat-obatan yang parah.
Baca juga : Soal Tambang, Pemerintah Nggak Maksa Ormas Agama
Selain itu, Hamas juga menolak perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Gaza serta mendukung pengiriman bantuan yang diperlukan kepada penduduknya.
Di Tepi Barat, Pemerintah Otoritas Palestina, rival politik Hamas, juga menyambut baik resolusi tersebut. Kepresidenan Palestina setuju dengan resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza serta menjaga kesatuan tanah Palestina.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.