RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membawa isu Palestina pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Vientiane, Laos, Kamis (25/7/2024). AMM diselenggarakan selang dua hari Faksi Hamas dan Fatah dari Palestina menandatangani deklarasi perdamaian di Beijing, China, pada Selasa (23/7/2024).
Sebanyak 14 faksi di Palestina menandatangani deklarasi yang menandai diakhirinya perselisihan di antara mereka. Faksi yang telah menjadi musuh bebuyutan bertahun-tahun itu sepakat bersatu dan membentuk Pemerintah Persatuan Nasional demi memuluskan tercapainya solusi dua negara. Namun, tidak ada detail terkait kapan implementasi pembentukan pemerintahan tersebut.
Tidak tinggal diam, Indonesia melalui Menlu mengeluarkan pernyataan yang mendukung deklarasi faksi-faksi di Palestina. Isu Palestina bahkan dibawa Menlu Retno ke pertemuan di Vientiane.
Baca juga : KPK Geledah Rumah Anggota DPR Di Pondok Indah Dan Depok
Selain itu, Retno juga membawa isu sentralitas ASEAN, ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), isu Myanmar dan Laut China Selatan.
Retno mengatakan, deklarasi di Beijing merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina. Utamanya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza.
Dia menegaskan, persatuan merupakan kunci bagi upaya mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina.
Baca juga : Nangis, Lembu Kena Serangan Jantung
“Indonesia berharap apa yang telah disepakati dapat diimplementasikan. Isu persatuan selalu disampaikan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan fraksi-fraksi di Palestina,” ujarnya.
Di AMM, Menlu perempuan pertama di Indonesia itu mendorong ASEAN bersatu untuk menghentikan genosida di Jalur Gaza. Retno juga mendorong segera dilakukannya gencatan senjata yang permanen di Palestina.
Retno menegaskan, ASEAN harus terus mendorong diimplementasikannya Resolusi 2735. ASEAN juga penting untuk mendukung Fatwa Hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional.
Baca juga : Bicara Agenda Pemerintahan, Jokowi-Prabowo Selalu Sejalan
“ASEAN penting menyuarakan penghormatan hukum internasional secara konsisten, tanpa kecuali. Termasuk terkait isu Palestina,” tegasnya.
Dalam 17 tahun terakhir, Mesir dan negara-negara Arab lain berupaya mendamaikan Hamas dan Fatah.
Fatah mendominasi Otoritas Palestina, yang memerintah sebagian Tepi Barat. Faksi ini telah menandatangani perjanjian perdamaian sementara dengan Israel. Akan tetapi, Hamas menolak secara resmi mengakui negara Yahudi tersebut.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.