RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah berlangsungnya perang dengan Rusia, Ukraina tetap menunjukkan komitmen kuat untuk transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pengelolaan bantuan internasional.
Didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa, Bank Dunia serta IMF, Ukraina telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi.
Langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dana bantuan, mengadopsi digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi korupsi, serta menjalin kolaborasi erat dengan organisasi internasional untuk memastikan penerapan standar transparansi yang tinggi.
Anggota dewan di Kyiv Anti-Corruption Action Centre, Olena Haluska menjelaskan, perjuangan melawan korupsi bukan hanya untuk masa depan Ukraina, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap negara kami di tengah masa perang.
Baca juga : Kilang Pertamina Perkuat Komitmen Lingkungan dengan Program Berkelanjutan
"Kami terus berusaha memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima dikelola secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencapai standar tertinggi," ungkap Olena dalam pernyataanya pada Jumat (24/1).
Sejak 2014, Ukraina melaksanakan desentralisasi kekuasaan yang memperkuat daya tahan komunitas lokal selama invasi Rusia. Reformasi perbankan dan pengalihan sistem pengadaan publik ke platform ProZorro menandai kemajuan signifikan.
Di sektor kesehatan, model pendanaan berbasis "uang mengikuti pasien" memberi kebebasan bagi masyarakat dalam memilih penyedia layanan serta mendorong peningkatan kualitas. Ukraina, bersama mitra internasional, juga membangun sistem anti-korupsi yang kuat.
Transparansi menjadi pilar utama, dengan kewajiban bagi pejabat publik untuk menyerahkan deklarasi aset secara elektronik. Pembentukan National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) pada 2015 telah membawa perubahan, dengan NABU mengajukan ratusan dakwaan, termasuk kasus pencurian bank senilai $5,5 miliar.
Baca juga : LPKR Perluas Penawaran Hunian Berkualitas di Lippo Village Hingga Park Serpong
Pengadilan Anti-Korupsi Tinggi yang beroperasi sejak 2019 juga mempercepat proses pengadilan kasus-kasus besar. Reformasi di sektor publik, termasuk digitalisasi layanan negara, menghemat sekitar $110 juta per tahun.
Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam sistem peradilan dan perluasan reformasi pada Anti-Monopoly Committee untuk melawan oligarki dan monopoli pasar. Olena juga menekankan bahwa meskipun transparansi yang luar biasa sangat penting dalam pencegahan korupsi.
“Kami telah belajar di Ukraina bahwa transparansi yang luar biasa sangat penting untuk pencegahan korupsi, tetapi akuntabilitas harus segera menyusul,” lanjut Olena menjelaskan.
Dengan terus berfokus pada reformasi dan upaya untuk meluruskan disinformasi, Ukraina berkomitmen membangun kembali kepercayaan global dan memastikan dukungan internasional tetap terjaga.
Baca juga : Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi Naik Dalam 2 Tahun Dan Akan Lebih Tinggi
Olena menambahkan bahwa pihaknya meminta komunitas internasional untuk menilainya berdasarkan kemajuan yang telah dicapai, bukan berdasarkan narasi yang diciptakan untuk merusak.
Melalui langkah-langkah nyata ini, Ukraina berharap dapat menginspirasi kepercayaan dan mempertahankan dukungan dari mitra internasionalnya, termasuk masyarakat Indonesia. Komitmen ini menjadi bukti bahwa meski di tengah konflik, transparansi dan reformasi tetap menjadi prioritas utama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.