RM.id Rakyat Merdeka - Pertemuan para Menteri Luar Negeri Kelompok 20 atau G20 Foreign Ministers’ Meeting (G20 FMM) di Johannesburg, Afrika Selatan, selama dua telah berakhir pada Jumat (21/2). Indonesia sebagai salah satu peserta menyuarakan pandangan mengenai pentingnya reformasi tata kelola global guna menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
"Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ujar Wakil Menlu RI Arrmanatha Nasir yang bicara di forum tersebut pada hari pertama, Kamis (20/2/2025).
Wamenlu juga menekankan, pelajaran dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang disebabkan lemahnya penegakan hukum internasional, ketidakmampuan mencegah agresi negara besar, serta kurangnya komitmen dan kepatuhan negara anggota.
Baca juga : Pemerintah Dukung Gebrakan Inovasi Motor Listrik Yadea
"Jika kondisi ini dibiarkan, bisa berisiko mengalami kegagalan serupa," imbuhnya seraya menegaskan bahwa penerapan hukum internasional juga tidak boleh selektif, tetapi harus ditegakkan secara konsisten.
Indonesia, menurutnya, menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran lebih aktif dalam mendorong reformasi sistem global. Antara lain perlunya koordinasi antara institusi multilateral seperti PBB, sistem Bretton Woods, dan sistem perdagangan multilateral agar bekerja selaras dan saling memperkuat.
Indonesia juga mendorong implementasi penuh UN Pact for the Future sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global. Selain itu, Wamenlu Tata menekankan pentingnya momentum Financing for Development Conference mendatang sebagai kesempatan untuk mendorong reformasi yang lebih substansial.
Baca juga : Toyota Indonesia Pacu Inovasi Kendaraan Rendah Emisi Dengan Multi-Pathway
Pandangan Indonesia mengenai reformasi tata kelola global mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), yang menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sistem multilateral.
Menutup pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara guna membangun tatanan global yang lebih adil dan tangguh.
Sebelumnya, pertemuan G20 tingkat Menlu ini dibuka secara resmi oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Ia menyampaikan empat prioritas utama kepemimpinan G20 tahun ini.
Baca juga : Bamsoet Dukung Yayasan Panglima Soedirman Buat Film Palagan Ambarawa
Yaitu: (1) penguatan ketahanan kebencanaan; (2) keberlanjutan utang bagi negara berpenghasilan rendah; (3) mobilisasi pendanaan untuk transisi energi yang berkeadilan; dan (4) pengembangan kerja sama mineral strategis dan industri hijau.
G20 FMM hari pertama membahas secara khusus mengenai dinamika geopolitik terkini. Dalam sesi diskusi tersebut, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengangkat berbagai konflik dan instabilitas global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, Sudan, Kongo, Sahel, Myanmar dan Korea Utara (Korut).
Secara umum, negara-negara G20 menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, meningkatnya angka kemiskinan, serta dampak konflik dan situasi geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.