Sebelumnya
Sumbangan politik juga dibatasi. Undang-Undang McCain-Feingold mengatur pendanaan untuk partai politik dibatasi ketat. Batas maksimum donasi hanya 450 ribu dolar AS (sekitar Rp 7,2 miliar), dan tidak boleh berasal dari satu individu saja.
Bahkan, mantan Ketua FEC Lee Goodman menyindir, membuat partai bukan kayak bikin bisnis baru. “Pemerintah Federal membatasi setiap individu dalam menyumbang ke sebuah partai. Sistem ini menghalangi miliarder manapun membuat partai dengan dana mandiri,” imbuh Goodman.
Selain itu, pengacara pemilu veteran Brett Kappel mengatakan, setiap negara bagian AS memiliki aturan hukum yang berbeda untuk mengakui partai politik baru.
“Membangun partai nasional bisa memakan waktu bertahuntahun,” simpul Kappel.
Dukungan Netizen China
Walau idenya menuai keraguan di AS, tapi di China Musk mendapat dukungan luas. Tagar MuskWantsToBuildAnAmericaParty meledak di media sosial Weibo. Dalam 35 jam, tagar itu ditonton lebih dari 37 juta kali.
Baca juga : Elon Musk Umumkan Partai Baru, Namanya Partai Amerika
Sejumlah komentar dikutip The Guardian berbunyi, kalau Elon Musk mendirikan partai politik, pola pikirnya yang didasari teknologi bisa menyuntikkan energi baru ke dalam politik.
“Musk, kamu punya miliaran pendukung di China,” timpal lainnya.
Tesla adalah satu-satunya merek mobil listrik Barat yang mampu bersaing di jalanan China. Pabrik terbesar Tesla ada di Shanghai.
Musk juga dikenal punya hubungan dekat dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Sementara sang ibu, Maye Musk, malah jadi selebritas media sosial di Negeri Tirai Bambu.
Langkah Musk mendirikan Partai Amerika bukan sekadar aksi politik. Ini bentuk ketidakpuasan, pembangkangan, sekaligus ambisi pribadi untuk mengubah wajah demokrasi AS.
Baca juga : Efek Jera dan Melemahnya Militansi Memerangi Korupsi
Entah jadi partai sungguhan atau hanya simbol perlawanan. Namun, satu hal jelas: Musk menolak diam, dan kini dia bicara lewat partainya sendiri.
UU One Big Beautiful
UU Pajak menjadi kemenangan bagi Trump. UU ini mencakup perpaduan antara pemotongan pajak individu dan bisnis, penambahan dana besar-besaran untuk pengawasan imigrasi, peningkatan belanja militer, dan ditambahnya insentif bahan bakar fosil.
Selain itu, ada, juga ada perubahan syarat kelayakan program kesehatan dan sosial, serta penghentian secara bertahap sejumlah inisiatif transisi iklim yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Joe Biden.
“Secara politik, saya pikir ini adalah kemenangan bagi Donald Trump. Dia bisa menunjukkan bahwa agendanya berhasil diwujudkan dalam bentuk UndangUndang,” kata Steven Webster, ilmuwan politik di Indiana University di Bloomington.
“Sebagian anggota DPR menolak karena ada pemotongan program kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi warga Amerika,” kata pengamat politik dari George Washington University, Peter Loge.
Baca juga : Semifinal Wilayah Barat NBA, Warriors Menang Tapi Makan Korban
“Yang lain tidak menyukai Undang-Undang tersebut karena dapat secara signifikan menambah jumlah utang AS. Ini sangat berisiko,” pungkasnya.
Dana sebesar 178 miliar dolar AS (sekitar Rp 2,848 kuadriliun) akan dialokasikan untuk program-program yang bertujuan membatasi imigrasi. Ini termasuk ide Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, serta pendanaan personel dan perlengkapan polisi perbatasan, penuntutan kasus imigrasi, penahanan, dan investigasi kriminal.
Sekitar 153 miliar dolar AS (sekitar Rp 2,448 kuadriliun) akan digunakan untuk sektor pertahanan, termasuk pembangunan kapal, sistem pertahanan rudal, senjata nuklir, dan dukungan militer di wilayah perbatasan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.