Fit and Proper Test Capim KPK, Bamsoet Soroti Politik Biaya Tinggi Kerok Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, politik berbiaya tinggi yang terjadi saat ini di Indonesia menjadi salah satu biang kerok penyebab korupsi. Khususnya oleh pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan langsung, termasuk Pilkada. 

Berdasarkan data KPK, dari 2004 hingga 2023, anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi mencapai 344 orang. Dalam waktu yang sama, sebanyak 161 bupati/wali kota dan 24 gubernur juga terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat, ataupun legislatif sangat rentan dengan money politics dan biaya tinggi. Hal ini sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi.

Baca juga : Bamsoet Soroti Penanganan Kasus Suap Hingga Restorative Justice

“Karena, saat maju dalam pemilihan memerlukan biaya yang tinggi, maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan bisa kembali," ujar Bamsoet, dalam fit and proper test Calon Pimpinan (Capim) KPK, di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/11/2024). 

Fit and proper test Capim KPK hari pertama yang digelar dari siang hingga malam hari ini diikuti empat calon dari total sepuluh calon. Keempat calon tersebut adalah Setyo Budiyanto, Poengky Indarti, Fitroh Rohcahyanto, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Ketua MPR ke-15 serta Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, hasil kajian KPK menyebutkan, untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan biaya setidaknya Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. Biaya politik tinggi juga dikeluarkan para anggota legislatif untuk ikut Pemilu. Dengan adanya biaya tinggi tersebut, memungkinkan para pejabat yang terpilih tidak langsung bekerja untuk rakyat, tetapi berpikir terlebih dahulu bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.

Baca juga : DPR Targetkan Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK Beres Sebelum Reses

"Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya. Demokrasi kita lebih menjurus kepada NPWP, nomer piro-wani piro. Hal ini mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini meminta kepada Capim KPK untuk mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang dipilih saat ini menjadi penyebab kasus korupsi sulit diberantas. Karena biaya yang tinggi itu, tidak heran jika ada anggota dewan atau kepala daerah yang sering terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Apa sebenarnya yang mendorong korupsi ini sulit diberantas baik oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian? Apakah pilihan sistem demokrasi yang kita anut hari ini yang memaksa, mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi? Sudah saatnya dikaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang kita anut lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.