RM.id Rakyat Merdeka - Belum genap satu tahun menjabat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan mengguncang panggung politik global. Di antaranya, perang dagang, kebijakan imigrasi dan pemberantasan kartel narkoba.
TRUMP resmi kembali menempati Gedung Putih, Washington DC, pada 20 Januari 2025. Sejak hari pertama berkuasa, ia mengeluarkan berbagai perintah eksekutif berskala luas dengan menetapkan status darurat nasional di sejumlah sektor. Mulai dari imigrasi, perdagangan, energi hingga keamanan nasional.
Trump secara terbuka menyebut arus masuk imigran sebagai sebuah “invasi”. Mantan pebisnis properti itu tak hanya menargetkan imigran ilegal, tetapi juga menyasar imigran legal dan bahkan warga negara AS. Dia turut menekankan perlunya pendekatan militer untuk memberantas kartel narkoba yang dilabelinya se-bagai “narkoteroris”.
Untuk menopang kebijakannya, Trump memanfaatkan berba¬gai undang-undang darurat. Langkah tersebut digunakan sebagai dasar pembenaran kebijakan deportasi massal, pemberian sanksi terhadap pengadilan internasional, hingga penerapan tarif timbal balik kepada mitra dagang AS.
“Penggunaan atau penyalahgunaan kekuasaan darurat hanyalah satu sisi dari gambaran yang lebih besar,” ujar Profesor Emeritus Hukum University of Missouri, Frank Bowman, kepada Al Jazeera, Senin (29/12/2025).
Baca juga : Natal di Nias Aman, PLTMG Gunungsitoli Jadi Tulang Punggung Listrik
Menurut Bowman, dalam banyak kasus, pemerintahan Trump melakukan langkah-langkah berdasarkan pemahaman tradisional tentang kekuasaan eksekutif, dan itu tidak dibenarkan. Ia menilai, batas kewenangan presiden telah didorong semakin jauh.
Pandangan serupa disampaikan Profesor Emeritus Syracuse University College of Law, New York, David Driesen. Ia menilai, Trump kerap menggunakan dalih keamanan nasional yang luas dan ambigu untuk membenarkan perluasan kekuasaan presiden. “Bagi Trump, hampir semuanya adalah darurat,” kata Driesen.
“Saya belum pernah melihat seorang presiden menggunakan kekuasaan darurat untuk membenarkan hampir seluruh agenda kebijakannya seperti ini. Apalagi untuk merebut kewenangan yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang,” ujar Driesen.
Menjelang akhir tahun, Trump kembali menuai sorotan setelah memerintahkan serangan militer terhadap kapal-kapal yang dituding menyelundupkan narkoba dari Venezuela. Ia mengklaim, aktivitas tersebut merupakan upaya untuk melemahkan Amerika Serikat.
Trump bahkan mengubah narasi Departemen Pertahanan menjadi “Departemen Perang” dan secara terbuka menyebut kartel Amerika Latin sebagai organisasi “narkoteroris”. Langkah ini menegaskan ambisinya memperkuat pengaruh AS di kawasan Benua Amerika.
Baca juga : GAPASDAP Soroti Peran Kesiapan Dermaga dalam Kelancaran Penyeberangan Nasional
Namun, kebijakan tersebut menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan itu berpotensi menjadi pembunuhan di luar proses hukum. Wakil Presiden Eksekutif Center for International Policy di Washington DC, Matt Duss, menilai langkah Trump tidak bisa dilepaskan dari tren lama di AS.
“Kita harus melihat ini dalam konteks beberapa pemerintahan dari kedua partai yang menyalahgunakan kekuasaan eksekutif untuk berperang,” kata Duss.
Dia menambahkan, praktik tersebut meningkat sejak serangan 11 September 2001 dalam perang global melawan teror.
Baru-baru ini, dua resolusi Kongres yang bertujuan membatasi kewenangan perang terkait operasi terhadap kapal narkoba dan Venezuela ditolak. Hal itu dinilai mencerminkan kuatnya dominasi Trump atas Partai Republik.
“Kontrol Trump yang nyaris total atas Partai Republik ini terjadi meski ia jelas melanggar janji kampanyenya sendiri untuk mengakhiri perang, bukan justru memulainya,” pungkas Duss.
Baca juga : Salurkan BBM Ke Takengon, Pertamina Kerahkan Transportasi Multi-Moda
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.