RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia resmi bergabung dan tercatat sebagai salah satu negara founding members Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Indonesia hanya bersama Vietnam, negara dari Asia Tenggara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
Menteri Luar Negeri, Sugiono menegaskan Indonesia termasuk di antara 20 negara founding members BoP. Bahkan, di Asia Tenggara hanya Indonesia yang berpartisipasi menandantangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss.
"Yang kemarin 20 tanda tangan itu founding members. (Di Asia Tenggara) ada Vietnam, dia ikut, tapi nggak ikut (tandatangani piagam)," kata Menlu Sugi, Jumat (23/1/2026).
Dijelaskan Sugi, Presiden Trump mengundang 60 pemimpin negara untuk bergabung sebagai anggota BoP. Namun, dari daftar tersebut hanya 20 negara yang menyatakan bergabung sejak awal.
"Dari informasi yang saya dapat ada 60 undangan yang disampaikan oleh Presiden Trump, tapi tidak diberi detail siapa-siapa saja dan dari 60 tersebut yang 20 (negara) kemarin yang sebagai early responder yang dianggap sebagai founding members," ungkap politisi partai Gerindra itu.
Diketahui, pemerintah Indonesia resmi menyatakan bergabung dalam BoP yang diinisiasi Presiden Trump. Bergabungnya Indonesia ditandai dengan penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Gaza. Prosesi tersebut berlangsung dalam suasana formal di sela gelaran World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Sebagai pemimpin inisiatif, Trump memanggil satu per satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membubuhkan tanda tangan pada piagam. Prabowo maju bersama Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Ketiganya duduk bersebelahan dan saling berjabat tangan.
Baca juga : Menkeu-Gubernur BI-Ketua OJK Sinergi Menjaga Stabilisasi Rupiah
Prabowo kemudian menandatangani dokumen yang tersimpan dalam map berwarna krem, sementara Trump memperhatikan proses tersebut dengan saksama. Usai penandatanganan, Trump kembali menjabat tangan Prabowo sebelum Presiden RI itu beranjak menuju kursinya.
Momen menarik terjadi sesaat sebelum mereka duduk. Trump tiba-tiba melontarkan pujian terbuka kepada Prabowo dan Orban. "Mereka berdua adalah pria yang tangguh,” sebut Trump sambil menepuk pundak Prabowo.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mendukung keputusan Indonesia merapat BoP. Kata Dave, dengan bergabung, maka akan memudahkan Indonesia menyuarakan kepentingan rakyat Palestina secara efektif.
“Dengan bergabung, Indonesia tidak menjadi pengikut, tetapi justru memperoleh posisi untuk menyampaikan sikap dan kepentingan nasional secara langsung, khususnya terkait penghentian kekerasan dan masa depan Palestina,” urai Dave kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Indonesia tercatat bergabung bersama sejumlah negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Kehadiran Indonesia dinilai memperkuat solidaritas dunia Islam terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Dave, posisi Indonesia sebagai middle power memungkinkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan global. Sehingga, dapat memastikan proses rekonstruksi Gaza berjalan sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
"Masuknya Indonesia justru membuka ruang untuk mengimbangi dominasi pihak manapun, termasuk Amerika Serikat. Langkah ini sebagai diplomasi pragmatis yang diperlukan agar Indonesia dapat mengawal kepentingan Palestina," jelas politisi partai Golkar itu.
Baca juga : Banjir Jakarta Meluas
Terpisah, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengingatkan Prabowo untuk bersikap waspada. Sebab, Jared Kushner, menantu Trump menyampaikan rencana pembangunan Gaza sebagai Master Plan Post-War Gaza.
"Apa yang disampaikan perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia yang telah bergabung dalam BoP," nilai Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, meskipun rencananya tampak menjanjikan dari sisi pembangunan fisik, tapi terdapat sejumlah hal mendasar yang harus diwaspadai. Terlebih, Indonesia telah memutuskan bergabung dalam BoP. Pertama, tambahnya, perlu dipastikan apakah rakyat Palestina di Gaza menyetujui rencana tersebut.
Apabila pembangunan dilakukan tanpa persetujuan dan keterlibatan masyarakat setempat, maka kota yang dibangun secara megah justru berpotensi mencabut rakyat Palestina dari akar kehidupan historis mereka. “Membangun kota tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan penduduk setempat,” tegasnya.
Kedua, Hikmahanto mengingatkan adanya potensi pembangunan Gaza justru menjadi cara halus untuk mengusir rakyat Palestina dari wilayahnya sendiri. Ia mempertanyakan apakah nantinya penduduk Gaza benar-benar dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dengan biaya terjangkau.
"Bila penduduk Gaza tidak dapat memperoleh tanah dan rumah yang sudah dibangun, apakah siapapun yang mampu berhak untuk menempati tanah dan rumah tersebut, termasuk warga Israel?" tanya Hikmah.
Ketiga, ia menyoroti kemungkinan pembangunan Gaza justru sejalan dengan kepentingan Israel untuk menguasai penuh wilayah yang sebelumnya sulit dilakukan karena keberadaan Hamas. Bila skenario ini terjadi, maka pertanyaan besar yang muncul adalah apakah rakyat Palestina masih memiliki peluang nyata untuk meraih kemerdekaannya di masa depan.
Baca juga : Gabung Dewan Perdamaian, Prabowo Seirama Dengan Trump
“Atas dasar itu, seluruh rencana rekonstruksi Gaza harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah Indonesia,” pintanya.
Senada, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman menilai keputusan Prabowo menjadi koalisi Amerika untuk urusan Palestina perlu dikaji. Menurut Suzie, Indonesia punya tiga kepentingan utama. Pertama, pembangunan ekonomi. Kedua, menjaga integritas teritorial. Ketiga, memperkuat kedaulatan nasional melalui kebijakan luar negeri bebas aktif.
Suzie lantas mempertanyakan kredibilitas Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Dewan ini awalnya diklaim bertujuan membantu mengakhiri perang Israel-Palestina dan mengawasi proses rekonstruksi. Namun, dalam piagam atau charter-nya, tidak terdapat penyebutan eksplisit mengenai wilayah Palestina.
Bahkan, menurut Suzie, formasi Dewan Perdamaian dirancang untuk menggantikan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Dalam konteks ini, Indonesia wajib melangkah dengan sangat hati-hati,” pungkas Suzie.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.