RM.id Rakyat Merdeka - Iran resmi mengumumkan pembentukan badan baru bernama Otoritas Urusan Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Affairs Authority/PGSA), yang bertugas mengawasi berbagai urusan terkait Selat Hormuz.
Pengumuman tersebut disampaikan PGSA melalui platform media sosial X, Senin (18/1/2026).
“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, akun X resmi PGSA X telah mulai aktif untuk memberikan informasi tentang kegiatan organisasi ini. Ikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang status Selat Hormuz," tulis PGSA.
Disebutkan pula, Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) adalah badan hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola perjalanan dan transit melalui Selat Hormuz.
"Navigasi di dalam batas-batas yang telah ditetapkan di Selat Hormuz, telah ditentukan oleh Angkatan Bersenjata dan otoritas Republik Islam Iran. Navigasi hanya dapat dilakukan dengan koordinasi penuh dengan pihak-pihak tersebut. Setiap pelayaran atau lintasan tanpa izin, akan dianggap sebagai tindakan ilegal," urai PGSA.
Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya perhatian regional dan internasional terhadap isu navigasi dan keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur perairan strategis.
Baca juga : Menlu Iran: Teheran Siap Lanjutkan Perundingan Kapan Pun AS Serius
Jalur sempit di antara Iran dan Oman itu berfungsi sebagai urat nadi energi global, yang mengendalikan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas bumi dunia.
Di tengah konflik terbaru Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, Iran memberlakukan kontrol lalu lintas yang ketat atas wilayah tersebut.
Koordinasi Dengan Oman
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan, Teheran dan Muscat terus menjalin kontak untuk merumuskan mekanisme yang memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz.
Dalam konferensi pers mingguan pada Senin (8/5/2026), Baqaei menggambarkan Selat Hormuz sebagai jalur perairan yang sangat penting bagi seluruh dunia.
"Iran selama ini selalu berupaya besar menjaga keamanan pelayaran di jalur tersebut. Iran tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa navigasi berlangsung aman sepenuhnya," kata Baqaei, seperti dikutip Tasnim.
Ia mencatat bahwa Selat Hormuz berada di wilayah perairan Iran dan Oman. Kedua negara pesisir itu menilai pentingnya tanggung jawab untuk menjamin kelancaran transit yang aman bagi semua negara.
Baca juga : Surveyor Indonesia Perkuat TICC untuk Transportasi Berkelanjutan
"Merujuk pada perkembangan setelah Amerika Serikat dan rezim Zionis melancarkan perang agresi tanpa provokasi, Iran mengambil langkah-langkah demi keamanan nasional. Tindakan semacam itu diperbolehkan berdasarkan hukum internasional," beber Baqaei.
Menurut Baqaei, Iran telah menggelar pertemuan tingkat ahli di Muscat pekan lalu. Hingga saat ini, komunikasi masih terus berlangsung.
Menanggapi klaim soal pengenaan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, Baqaei mengatakan, menyederhanakan isu pengaturan baru untuk menjamin pelayaran aman semata-mata sebagai persoalan finansial, merupakan penyimpangan dari inti persoalan.
"Wajar bagi setiap negara pantai untuk menerima pembayaran atas layanan yang mereka berikan," ujar Baqaei.
"Namun, isu utama di sini adalah menjamin keamanan pelayaran dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan nasional," tegasnya.
Baqaei menyatakan, perkembangan yang terjadi sejak 28 Februari 2026 (awal konflik AS-Iran) memberikan dasar hukum bagi langkah-langkah tersebut.
Baca juga : Borneo FC Panaskan Perburuan Gelar, Persaingan Super League Makin Sengit
"Jika Iran dan Oman, sebagai dua negara pantai, membentuk mekanisme untuk transit aman sesuai hukum internasional, maka penerapan mekanisme itu akan menimbulkan biaya secara alami," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.