RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah perlombaan negara-negara mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang semakin canggih, Indonesia menghadirkan perspektif yang tidak kalah penting, yaitu kemajuan teknologi harus berjalan bersama perlindungan manusia.
Pesan tersebut disampaikan Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, saat menjadi pembicara dalam rangkaian Global Digital Forum II 2026 di Moskow. Forum ini mempertemukan para akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan ekosistem digital dari lebih 100 negara di dunia.
Melalui presentasi bertajuk Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity?, Devie mengangkat pengalaman Indonesia dalam membangun transformasi digital yang berpusat pada manusia. Salah satu praktik kebijakan yang mendapat apresiasi khusus adalah pendekatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat perlindungan anak, memperluas literasi masyarakat, serta mengembangkan kapasitas dan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan teknologi global.
Arah kebijakan Komdigi hari ini memperlihatkan pentingnya menghubungkan inovasi, literasi, perlindungan, dan kedaulatan digital, salah satunya kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Baca juga : Akademisi UI Apresiasi Respons Ditlantas Polda Metro Jaya
Menurutnya, kebijakan Menteri Komdigi tersebut penting, karena mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara teknologi dan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, orang tua dan anak lebih sering diminta menyesuaikan perilaku mereka dengan berbagai risiko teknologi. Kini, perhatian kebijakan juga diarahkan kepada tanggung jawab penyelenggara platform digital untuk menghadirkan lingkungan yang lebih aman.
“Dulu kita sibuk mengajarkan anak bagaimana bertahan di tengah teknologi. PP TUNAS mengajukan pertanyaan yang jauh lebih maju yaitu bagaimana teknologi harus dirancang agar layak memasuki kehidupan anak?” ujar Devie, yang hasil penelitiannya bersama tim lintas organisasi, diapresiasi oleh PBB (FAO) dalam kegiatan di NTU, Singapura ini.
Dalam perspektif akademik, pendekatan tersebut berkaitan dengan prinsip safety by design, yakni mengintegrasikan pertimbangan keselamatan dan mitigasi risiko sejak tahap perancangan serta pengoperasian layanan digital. Devie menilai, langkah ini penting karena anak-anak tidak semestinya menanggung sendiri seluruh risiko dari sistem teknologi yang dirancang dan dikendalikan oleh pihak lain.
Baca juga : Di Forum Digital Dunia, Akademisi UI Soroti Arah Baru Polri Lindungi Rakyat
“Melindungi anak bukan berarti menolak kemajuan. Justru perlindungan yang baik memungkinkan anak menikmati manfaat teknologi dengan risiko yang lebih terkendali. Kemajuan digital yang tidak melindungi generasi muda adalah kemajuan yang kehilangan arah,” jelas co-researcher Developing a national strategy for enabling, shaping and seeding meaningful community centered connectivity in rural Indonesia ini.
Dalam presentasinya di Moskow, Devie turut mengangkat pengalaman Indonesia membangun ekosistem literasi digital melalui kolaborasi berbagai lembaga, seperti inisiatif Komdigi bersama jejaring seperti Siberkreasi dan Pandu Digital, serta kontribusi organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch, Klinik Digital, yang menunjukkan bagaimana pendidikan digital dapat dikembangkan melalui keterlibatan Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas.
Siberkreasi memperlihatkan pentingnya jejaring kolaborasi literasi digita, dengan lebih dari 130 komunitas.
Pandu Digital menekankan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Sementara ICT Watch, termasuk melalui inisiatif seperti HerTech, menghadirkan perhatian terhadap partisipasi dan keterampilan digital perempuan.
Baca juga : Komisi I Dukung Pembatasan Akses Medsos Bagi Anak-anak
Devie menilai, teknologi tidak otomatis menjadi inklusif hanya karena tersedia di internet. Menurutnya, seseorang bisa memiliki telepon pintar tetapi tetap kesulitan memahami penipuan digital, menjaga data pribadi, atau menggunakan AI untuk meningkatkan penghidupan.
"Kalau ingin mengukur kemajuan AI, jangan hanya menghitung berapa banyak GPU atau pusat data yang dimiliki. Hitung juga berapa banyak ibu, guru, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat daerah yang mampu menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupannya,” tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.